Sawahlunto, LENSANUSANTARA.CO.ID — Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sekaligus Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto di Balaikota, Rabu (11/2).
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa seluruh pembahasan usulan pembangunan harus benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.
Menurut Wali Kota Riyanda, forum Musrenbang dan FKP menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga arah pembangunan tetap selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto serta program prioritas nasional.
“Forum ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi wadah untuk memastikan setiap rencana pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tetap berada di jalur perencanaan daerah maupun nasional,” ujarnya.
Namun demikian, Riyanda juga mengingatkan bahwa kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto saat ini masih terbatas. Kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran serta pemotongan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
Karena itu, ia menekankan perlunya strategi yang lebih cermat dan terukur agar kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi. Salah satu langkah yang harus ditempuh adalah dengan aktif menjemput dukungan pendanaan dan program dari pemerintah pusat.
Wali Kota meminta seluruh usulan yang dihimpun dalam forum tersebut direkapitulasi secara rapi, berbasis data yang terukur, serta dipetakan potensinya agar dapat diselaraskan dengan program prioritas Presiden dan rencana strategis kementerian maupun lembaga.
“Data usulan harus kuat, jelas, dan terukur. Dari situ kita bisa memetakan mana yang berpeluang disinergikan dengan program pusat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Riyanda menambahkan bahwa proses sinkronisasi tersebut perlu diperjuangkan hingga ke tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, baik melalui jalur birokrasi maupun politik. Langkah itu dinilai penting agar keterbatasan fiskal daerah tidak menjadi penghambat bagi program pembangunan yang paling dibutuhkan masyarakat.
Melalui Musrenbang dan FKP RKPD ini, Pemerintah Kota Sawahlunto berharap perencanaan pembangunan ke depan semakin terarah, realistis, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran.(Rels/Suherman)
