JEMBER, LENSANUSANTARA.CO.ID – Bupati Jember Muhammad Fawait menerima kunjungan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) bersama lima direktur Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jumat (13/2/2026).
Gus Fawait menyampaikan bahwa kedatangan jajaran Kemenkeu menjadi penting, kita mencoba mencari tools untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selain APBD dan APBN.
“Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, memiliki banyak skema pendanaan kredit yang bisa dimanfaatkan pemerintah kabupaten Jember,” ujarnya Gus Fawait.
Ia mencontohkan pembangunan rumah sakit dapat dibiayai melalui pinjaman ke PT SMI selama proyek tersebut mampu membiayai dirinya sendiri.
“Kalau yang dibangun itu bisa menghasilkan dan menutup pembiayaannya sendiri, itu namanya kredit produktif. Bukan seperti kredit konsumtif yang dipakai untuk hal-hal tidak produktif,” tegasnya.
Pihaknya mengumpulkan seluruh direktur rumah sakit BUMD, OPD terkait, berkaitan dengan UMKM guna mendapatkan penjelasan dari Kementerian Keuangan.
“Kami berharap, nanti kita bisa mendapatkan imput untuk kemajuan ekonomi di Kabupaten Jember,” Imbuhnya.
Rumah sakit kita menjadi rujukan sejumlah kabupaten. Fawait menyebut, tiga rumah sakit milik Pemkab Jember saat ini menunjukkan performa positif dan kepercayaan masyarakat sudah mulai banyak.
“Pendapatan RSUD dr. Soebandi yang meningkat signifikan. “Di awal saya menjabat sekitar Rp15 miliar per bulan, sekarang sudah menyentuh Rp31 miliar per bulan,” ungkapnya.
Dengan tingginya tingkat keterisian tempat tidur (BOR), kebutuhan penambahan kamar dan fasilitas. Namun pakai APBD tidak cukup Pemkab Jember harus mencari alternatif pendanaan lain melalui pemerintah pusat.
”Selain sektor kesehatan, Fawait juga mengungkap penguatan BUMD. Bahwa Jember akan memiliki SPPG (Sentra Produksi Pangan Gizi) dapur MBG terbesar kedua di Jawa Timur, dengan potensi perputaran ekonomi mencapai Rp4 triliun per tahun,” tambahnya.
Ia menegaskan, Jangan sampai uang sebesar itu keluar dari Jember. Harus pakai produk-produk Jember.
“BUMD didorong menjadi leader dalam penyediaan kebutuhan pangan, termasuk membuka peternakan ayam petelur serta menjadi kebutuhan SPPG bagi produk petani dan peternak,” katanya.
Karena itu, Pemkab di usulkan ke DPRD bahkan berencana merevisi Perda untuk memperluas peran Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) menjadi BUMD pangan.
“Dalam pengembangan UMKM, Fawait menyiapkan strategi memunculkan pelaku usaha baru, khususnya dari kalangan masyarakat miskin dan miskin ekstrem usia produktif,” ungkapnya.
Nanti kita latih, kita bantu gerobak dan peralatan, lalu kita sambungkan dengan lembaga pendanaan termasuk milik Kementerian Keuangan. Bunganya akan kita tanggung.
“Dengan skema tersebut, pelaku UMKM hanya menanggung pokok pinjaman, sementara beban bunga ditanggung Pemkab Jember,” pungkasnya.
