Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember se-Wilayah Area Tapal Kuda meliputi (Jember, Situbondo, Banyuwangi dan Probolinggo) melaksanakan Press Release Asset Liabilities Committee (ALCO) dan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) triwulan II tahun 2023 yang bertempat di Aula Lantai 2 KPPN Jember, Selasa (18/7/2023).
Kepala KPPN Jember, Dirgohaju Widodo menyampaikan, Pemkab tapal kuda belum mandiri viskal karean segi penerimaannya, terutama untuk APBN belum bisa membiayai baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah.
“Oleh sebab itu, terjadi divisit sehingga bagaimana menutup devisit APBN di wilayah tapal kuda di support penerimaan daerah lain di Indonesia,” ungkapnya.
Widodo mengungkapkan, Ini sesuai dengan pagu anggaran APBN disusun dengan sistem divisit itu ditutup dari daerah lain, untuk ini katanya pembiayaan surat utang negara atau pinjaman untuk menutup devisit tadi itu sesuai dengan perundang-undangan.
“Kalau menutup devisit dari hutang masih ada toleransi, karena tidak membahayakan ataupun tidak menggangu kinerja APBN di negara kita,” jelasnya.
Oleh sebab itu, 7 Pemkab belum mandiri viskal semua karena untuk pendapatan asli daerah itu masih minim sehingga harus di support dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kita melihat masih di support Rp.10 triliun untuk 7 Kabupaten, kemudian untuk pendapatan daerah sebesar Rp.13,8 triliun untuk PAD Rp. 2,3 triliun. Sehingga harus di support dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp.10,4 triliun bisa membiayai belanja daerah sebesar Rp.14,81 triliun,” ungkap Kepala KPPN Jember.
Ia menambahkan, masing-masing daerah harus mempunyai inovasi untuk bisa menggali PAD, jadi tidak bergantung pada dana transfer pusat.
“Kami melihat rata-rata tapal kuda dari segi pertanian lebih di tingkatkan, bukan hanya pertanian tanam juga nelayan dan perikan. Jember pertanian dan perdagangan perlu ditingkatkan PAD masing masing daerah,” pungkasnya. (Dri).
