Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Regulasi zona dalam penentuan jauh dekatnya titik radius Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 yang diterapkan oleh Pemerintah saat ini sungguh sangat tidak manusiawi dan seolah menjegal mimpi tinggi para anak bangsa yang ingin melanjutkan ke jenjang sekolah yang berbasis negeri.
Wilayah Kabupaten Banjarnegara sendiri, saat ini mimpi ratusan siswa yang tersebar di 20 Kecamatan terenggut untuk bisa mengenyam pendidikan berbasis negeri, terutama Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolahan Menengah Kejuruan (SMK), hal itu karena akibat peraturan zona dalam PPDB yang tidak jelas dan sangat merugikan.
Misalnya di Kecamatan Purwanegara, sejak diberlakukannya sistem zona dalam PPDB, ada tiga desa yang kena imbasnya, sehingga wali murid di Petir, Karanganyar, Kaliajir harus gigit jari untuk menyekolahkan anaknya di SMAN karena dianggap jauh dari lokasi.
“Sangat tidak adil, sejak dulu desa kami yaitu Kaliajir, selalu tidak masuk dalam zona, tidak hanya Kaliajir, desa Petir, Karanganyar juga sama, padahal masih satu Kecamatan, tidak hanya anak saya, yang lainnya juga sama, terus mau jadi apa mereka kalau tidak sekolah, baru kali ini anak mau sekolah tapi negara membatasi, alasannya masak gara-gara kalah dekat,” jelas Karso, salah satu wali murid yang mengungkapkan kekesalannya, saat lensanusantara.co.id, mendatangi rumahnya, Rabu, (26/6/2024).
Tidak hanya wali murid yang kecewa, dalam pengamatan wartawan saat ke SMAN Purwonegoro, terlihat beberapa siswa perempuan menangis karena tidak bisa masuk dalam sekolahan yang menjadi impiannya itu, yang diakibatkan karena nilai kalah dengan yang lainnya.
“Tidak masuk pak, karena nilainya kalah dengan lainnya, kemarin saya mendaftar memakai jalur prestasi, ternyata tergeser terus,” jelas Atika, salah satu siswa lulusan di SMPN 1 Purwonegoro.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN Purwonegoro Junaidi mengungkapkan, pemberlakukan zona dalam PPDB adalah aturan yang dibuat pusat. “Kita tidak bisa berbuat apa-apa, aslinya kasihan jika melihat mereka yang tidak diterima, tapi bagaimana lagi, ini sudah peraturan, kita yang dibawah tidak bisa mengambil keputusan apa-apa, karena semua menggunakan sistem yang langsung di akses ke atas,” jelas Junaidi, saat ditemui di kantornya.
Selain tingkat SMA maupun SMK, kekecewaan juga di rasakan ratusan siswa yang melanjutkan ke tingkat SLTP, hal itu saat lensanusantara.co.id melakukan kunjungan ke beberapa sekolahan di Kecamatan Susukan, Purwareja Klampok, Purwonegoro hingga ke sekolahan negeri yang terletak di kota Banjarnegara.
Dengan adanya temuan tersebut, lensanusantara.co.id, akan melakukan kordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Tengah, yang ada di Banjarnegara. (Gunawan)
