Lensanusantara.net Situbondo – kegiatan rutin pengajian demokrasi yang diadakan setiap malam jumat di padepokan Demokrasi Dikediaman Aktivis Senior Amirul Mustafa Jalan PB Sudirman Kelurahan Patokan, Kini semakin diminati Banyak Aktifis dan Lembaga-Lembaga Profesi.
Pasalnya Pengajian yang dibangun semakin lama Semakin Konstruktif dan Pas dengan situasi Kabupaten Situbondo seperti pengajian yang di adakan pada Kamis (19/06/2020) yang di Mulai seetelah usai sholat Isya’ dengan tema ”Lawan Demokrasi Kriminal”.
diawali oleh Diskusi Sistem Perpolitikan di Kabupaten Situbondo yang Bersifat Paternalistik. Seharusnya Kabupaten Situbondo yang dijuluki sebagai Kota santri harus mengedepankan Politik Santun agar semangat Berdemokrasi Lebih Berseni dan beretika daripada Daerah – daerah lain yang mengesampingkan etika-etika politik, minimal berawal dari Kabupaten Situbondo yang bisa menghidupkan Politik santun yang sudah hilang dalam sejarah perpolitikan di Indonesia.
Vije Ketua Umum Sarekat Muda Pro Demokrasi (SM. Prodeo) dalam Hal ini Menjadi Pembicara Menjelaskan Bahwa Situbondo ini Harus Berbeda dalam Segi apapun.
” Jika Menjadi yang Utama dan Istimewah tidak bisa minimal Kita bisa Menjadi daerah yang berbeda diantara daerah-daerah yang lain Misalnya dalam Ruang Lingkup Perpolitikan, Banyak Tokoh Ulama Sufis Bahkan Umara’ yang Paham dengan ajaran-ajaran Agama dan Mereka tanpa Unsur Paksaan Bahkan Suguhan, secara nurani Terjun langsung dalam dunia Politik dengan Bermodalkan Membenahi Politik atau Menjaga ummat agar tidak tergelincir dan Keluar dari rel-rel Politik yang diajarkan Oleh Masing-Masing agama,” Kata Nutil Ulum.
Tentunya Para Politisi yang tergabung di dalamnya bahkan ikut andil dalam Mengatur Alur Politik di Kabupaten Situbondo ini juga harus menyamakan Frekuensi supaya tidak menciderai Kesakralan Politik itu Sendiri dan tidak Mengedepankan Kepentingan Komersial yang di bangun Oleh Ego-ego Personal Contoh Kecilnya ada Bahasa
“ Ada Duit Ada Rekom ” Hal ini yang bisa Menjadi Candu Bagi Masyarakat bahwa Semakin banyak Duit yang dikeluarkan maka Akan semakin Mulus Penyelesaian Persoalan,” Paparnya.
Vije juga menambahkan, Paradigma yang dibangun seperti ini tidak Baik, seakan akan Masyarakat disuguhi Oleh Calon yang Sudah Selesai dalam Persoalan Finansial bukan disuguhi dengan Kapasitas dan Elektabilitas yang sangat Memampuni dalam Memimpin Kabupaten ini,” Terangnya.
Masih Vije, Ini Bentuk Demokrasi Kriminal yang Harus kita Buang bahkan Jikalau Masih Tertanam harus kita Basmi Bersama, karena secara tidak langsung akan mencederai marwah seorang patron yang mengajarkan mereka tentang Perpolitikan yang suci atau Sakral,” Ketusnya.
Nuril Ulum Juga Mengatakan adalagi Persoalan Baru dan Lucu tentang ketentuan presidential threshold yang mewajibkan setiap calon Kepala Daerah Membayar “Mahar Politik” Untuk Mendapatkan Rekomendasi Parpol tentunya bukan dengan biaya yang sangat sedikit.
” Wah, ini Lucu ! Sistem Macam apa ini ? bukankah ini tindakan Kriminal, Bisa tergolong Pemerasan Terhadap Calon Kepala daerah “ Ucapnya sambil Tertawa.
ini kan secara tidak langsung menciderai ke sucian Politik ? Memang secara Mendasar Logika Politik Kita ada dua yaitu Logika Massa dan Logika Dana, Tapi ya jangan sampai Menafikan Ruh dan Kesakralan Politik itu Sendiri, Seharusnya Politik Mampu mencerdaskan Masyarakat tentang Memilah dan memilih Pemimpin hingga kepada persoalan Besar Negara bukan malah Membodohi masyarakat dengan memanfaatkan Kaspasitas dan kekuasaannya untuk kepentingan personal yang tidak ada manfaatnya terhadap kesejahteraan Masyarakat Banyak,
Jangan Gunakan Kepintaran Kita Untuk Membodohi seseorang, Karna Tanpa Orang Bodoh Kepintaranmu bukanlah apa-apa !, Pungkasnya.
- Reporter : Ahmad
- Editing : Adit
- Publisher : Basri
