Musi Rawas, LENSA NUSANTARA – Aksi unjuk rasa berlangsung didepan Kantor DPRD Musi Rawas pada pagi sekitar jam 10.00 WIB sampai sekitar jam 15.00 WIB Hari Senin, (12/10/2020).
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Buruh Musi Rawas menyerbu kantor DPRD Kabupaten Musi Rawas untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rancangan Undang-undang Cipta Karja yang disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020)
Sempat lama menunggu diluar pagar, massa didepan gerbang bersorak untuk membuka pagar kantor DPRD, bahkan sempat terdengar kalimat bahwa DPRD jangan membenturkan masa dengan Polisi.
Sorak-sorak mereda setelah dijelaskan pihak Kepolisian bahwa anggota DPRD sedang musyawarah untuk menerima sekaligus musyawarah terhadap tuntutan dan meminta massa untuk sabar dan menunggu.
Himbauan juga disampaikan Kapolres Musi Rawas, AKBP Efranedy, SIK., MA.
“Silahkan sampaikan aspirasi kalian, karena itu hak kalian sebagai warga negara, namun jangan merusak karena itu melanggar Undang-undang, kepada massa dihimbau untuk tidak melakukan tindakan anarkis”. Ujar Kapolres.
Terdengar orasi dari massa, bahwa keburukan UU Cipta Kerja yang belakangan ini dikatakan hoax, namun hal tersebut tak bisa diterima massa unjuk rasa.
“Tidak benar jika dikatan hoax, maka dari itu kami melakukan aksi ini dan menuntut anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas untuk menyampaikan penolakan UU tersebut”. Ucap massa unjuk rasa.
Setelah menunggu didepan gerbang akhirnya massa disambut Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Musi Rawas Firdaus Cik Olah, SE.
Disampaikan Firdaus, “Kita sama, satu harapan, setiap kebijakan yang merugikan rakyat akan kami bela, keluarga kami banyak dari buruh. Silahkan bersuara, jika mau bicara didalam kami siap. Namun tunjukan Musi Rawas beretika, jangan sampai anarkis, jangan ada aparat bertindak jika tidak ada tindakan diluar batas”. Ucapnya.
Setelah diperbolehkan masuk, massa melanjutkan aksi didepan Kantor DPRD Kabupaten Musi Rawas dengan tertib.
Namun ada yang beda ditengah situasi menyampaikan aspirasi, Kapolres Musi Rawas, AKBP Efrannedy, SIK., MA dan Dandim 0406 MLM, Letkol Inf Erwinsyah Taupan sempat berfoto bersama dan memberikan nasi, air minum dan permen kepada massa. Dijelaskan hal tersebut adalah untuk menjernikan suasana.
Setelah berorasi menyampaikan aspirasi, massa aksi dipersilahkan masuk keruangan paripurna untuk rapat bersama memecahkan permasalahan.
Adapun hasil dari rapat DPRD Kabupaten Musi Rawas bersama Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Buruh Musi Rawas adalah menolak pengesahan Omnibus Law karena banyak point yang tidak berpihak kepada masyarakat, meminta DPR RI mendesak Presiden RI untuk tidak menandatangani Omnibus Law sebelum dikoreksi kembali atau dilakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK), bahwasanya pernyataan sikap dan keadaan yang terjadi dilapangan hari ini dapat menjadi acuan agar Omnibus Law dapat ditinjau kembali dengan melibatkan berbagai elemen.(GPZ)
