Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID –
Kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso jawa timur tak ubahnya seperti benang kusut yang tak bisa diurai sampai detik ini.
Di Kabupaten Bondowoso sendiri masyarakatnya mayoritas petani, sehingga kebutuhan terhadap pupuk menjadi kebutuhan utama di dalam pertanian.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso seakan acuh tak acuh terhadap kelangkaan pupuk yang dirasakan oleh para petani.
Terbukti hampir disetiap desa di Bondowoso, keberadaan kios-kios pupuk tidak bisa melayani kebutuhan petani, bahkan pupuk langka dan mahal.
Ketua DPRD Bondowoso H. Ahmad Dhafir angkat bicara soal keluhan masyarakat bawah terkait langkanya pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso.
H. Ahmad Dhafir menegaskan memang ada permainan dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso. Menurutnya, pupuk itu ada tapi langka dan mahal.
“Rakyat selalu mengatakan pupuk langka. Pemerintah selalu mengatakan pupuk itu ada,” ujarnya saat ditemui di Wisma Ketua DPRD Tamansari Bondowoso, Kamis (27/1/2022).
Sesuai aturan, HET untuk Urea tidak sampai Rp 400 Ribu pe kwintal, namun harga aslinya sesuai HET Rp 225 Ribu per kwintal.
Maka, kata H.Dhafir, selama pemerintah tidak bisa mengurai benang kusut tentang pendistribusian pupuk ini, selamanya pupuk akan langka di Bondowoso.
H.Dhafir menyarankan, harusnya pemerintah hadir mengawal pendistribusian pupuk dari hulu sampai hilir. Sebab, pupuk bersubsidi ini di dalamnya ada uang negara diperuntukkan bagi petani di bawah.
“Yang terjadi faktanya, distributor menentukan kewenangan pembentukan kios. Sementara tidak ada koordinasi dengan pemerintah desa,” ungkap ketua DPC PKB ini.
Oleh karenanya, Ketua DPRD H. Ahmad Dhafir meminta dalam hal pendistribusian, sedianya libatkan pemerintahan desa.
“Libatkan desa, tidak salah. Karena ini ada uang negara. Tanggungjawab kita semua bagaimana subsidi pupuk yang harus dinikmati rakyat itu betul-betul nyampek ke rakyat,” ucap dia.
Saat ini, masyarakat Bondowoso berharap pemerintah betul-betul serius menangani kelangkaan pupuk. KARTU TANI yang dimiliki masyarakatpun tak ada bedanya dengan sebuah kertas usang yang tak bisa digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi sesuai kabutuhan dan harganya.
Reporter: Ubay
