Pamekasan, LENSANUSANTARA.CO.ID – Untuk mendukung program kesejahteraan dari Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Waru Barat di selaraskan dengan Program Prioritas Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Selasa (31/01/2023).
Kepala Desa Waru Barat, Abdussalam Ramli menyampaikan, bahwa Desa Waru Barat sudah menjadi desa mandiri dan sudah mendapatkan pendanaan dari Dana Desa Mandiri sebesar Rp 500.000.000.
“Dan itu sudah menjadi mini wisata ini atau mini tourism,” kata Ramli.
Lanjut Ramli, untuk mendukung kesejahteraan dari pemerintah daerah RPJMDes Waru Barat selaras dengan program-program Bupati kedepan.
“Semisal kalau Bupati itu ada desa tematik, kalau kami juga ada dusun tematik. Jadi ada 50 juta tiap tahun untuk per-dusun dan tiap tahun itu ada tiga dusun, artinya ada 150 juta untuk tiga dusun dalam setiap tahun,” terang Kades.
“Itu untuk, menjadi paling tidak pendukung untuk program-program di Pemkab Pamekasan,” tambahnya.
Selanjutnya masih kata Ramli, saat ini pihaknya sedang mengenjot sektor UMKM. Namun karena keterbatasan anggaran akibat penurunan angka nominal di Dana Desa. Sehingga cukup terbengkalai.
“Tapi pada prinsipnya 150 juta untuk pengembangan satu dusun satu produk itu sudah kami masukkan dalam APBDes tahun ini,” jelasnya.
Sedangkan untuk pelaku usaha yang ada dibawah binaan Desa, imbuh Ramli ada industri songkok, industri sandal dan akan ada perikanan.
“Perikanan ini akan di garap antara bulan Februari dan Maret ini,” ungkapnya.
Pihaknya berharap, sinergitas pemerintah daerah tidak hanya berhenti di desa mandiri, akan tetapi mungkin ada program-program lain yang bersinergi dalam rangka menuntaskan satu program di desa-desa.
“Kalau desa itu sudah dapat desa mandiri atau desa tematik mungkin ada program untuk desa lagi yang bersumber dari APBD untuk menunjang program-program di desa. Karena jujur saja APBDes di desa itu tidak sanggup untuk membiayai kehidupan secara totalitas di desa,” paparnya.
Kemudian, misalnya desa Waru Barat dengan penduduk 13.600 jiwa, dananya hanya di angka 1,388 miliar. Artinya 100 ribu per orang, kalau kita buat jalan satu area maka kalau ada 100 KK yang dilewati kalau 300 berarti 30 juta. Artinya kalau ke sektor infrastruktur sangat jauh dari kata cukup.
“Sehingga kami memohon itu paling tidak OPD-OPD ini membangun berdasarkan potensi bukan berdasarkan kepentingan,” ujarnya.
Masih kata Ramli, atau memberikan bantuan ke desa-desa yang semangatnya masih kurang, lebih baik membantu desa yang jelas semangat agar menjadi indikator bagi desa-desa yang lain. Paling tidak agar desa yang lain mengakselerasi pembangunannya sehingga bisa sama dengan desa yang sudah maju.
“Jika desa mandiri ini ditinggal, maka bisa jadi akan feedback ke belakang, tapi juga kalau kadesnya semangat maka tidak akan seperti itu. Tapi takutnya kadesnya komitmen namun pendanaannya kecil akhirnya juga terbatas, paling tidak untuk mengembangkan potensi-potensi di desa,” paparnya.
“Sehingga mungkin itu yang perlu dibantu oleh pemerintah daerah agar konsen, misalnya ada 15 Desa mandiri konsen itu dibesarkan sampai mereka memang benar-benar mampu berdiri sendiri tanpa harus berbicara pendapatan asli desa bisa menopang kebutuhan di desa,” imbuhnya.
Menurut Ramli, pihaknya masih sangat membutuhkan campur tangan pemerintah daerah dan sentuhan-sentuhan inovasi dari bupati.
“Selama bukan urusan pelengsengan dan jalan, misalnya ada peluang ke dinas pariwisata dan saya ingin kembangkan pariwisata nah ini dibantu. Kami minta pengembangan kami agar dibantu karena Dana Desa kami belum cukup mencukupi agar nanti bisa mendongkrak pendapatan sehingga paling tidak kami bisa menjadi desa yang tidak membebani APBD kedepan,” pungkasnya.
“Artinya kami wariskan pemerintahan ini setelah saya purna, paling tidak saya mewariskan sebuah peradaban baru di Waru Barat yang paling tidak desanya mandiri, rakyatnya sejahtera dan tidak membebani APBD lagi,” tutupnya. (Rofiuddin)
