Pekanbaru, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kampar dibawah Kepimpinan Penjabat Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM mendapatkan piagam penghargaan terbaik pertama kategori kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro tahun 2022.
Piagam penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah Provinsi Riau yang diserahkan oleh Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si kepada Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM saat kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pelaksanaan anggaran pusat dan daerah tahun 2023 yang dilaksanakan di Balai Serindit Kantor Gubernuran Pekanbaru. Senin (3/4/2023).
Pj Bupati Kampar didampingi Kepala BPKAD Kampar Edward dan Kepala Bappeda Kampar Ardi Mardiansyah, S.STP.M.Si usai menerima piagam penghargaan mengucapkan rasa syukur, Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Kampar mendapatkan peringkat terbaik pertama dalam kategori kinerja penyaluran kredit usaha rakyat dan ultra mikro tahun 2022.
Pj Bupati Kampar juga katakan, hal ini kita raih sesuai dengan usaha dan kinerja aparat pemerintah Kabupaten Kampar yang mana kita selalu melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kampar dalam rangka bagaimana mempercepat akses keuangan dan penyaluran KUR kepada masyarakat.
Ditambahkan Pj Bupati Kampar, pada saat ini kita sangat mendorong UMKM di Kampar, pada tahun ini Kampar tertinggi di Provinsi Riau bahkan pada selama dekade Kampar saat ini berjumalah sekitarRp 1,5 Triliun lebih yang penerimanya ada 18 debitur usaha mikro, kecil dan menengah.
Kedepannya, kami terus berkomitmen untuk mendorong KUR ini, karena dana ini turun langsung ke masyarakat yang dipergunakan untuk hal yang produktif.
Sementara itu, Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si memyampaikan bahwa anggaran pusat dan daerah yang diwujudkan dalam APBN dan APBD merupakan salah satu instrumen fiskal di daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang telah ditetapkan DPR dan DPRD setiap tahun anggaran sebagai upaya untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat.
Dijelaskan H. Syamsuar, dalam pengelolaan APBN dan APBD dikelola dengan prinsip good governance secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan melalui rekening kas umum negara dan daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Presiden, gubernur, bupati /Walikota dalam bentuk laporan keuangan pemerintahan pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaan rapat koordinasi daerah APBN dan APBD provinsi Riau tahun anggaran 2003 yang kita laksanakan Pada kesempatan ini bertujuan untuk dapat memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2022 serta persiapan kita untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2023 ini.
Gubernur Riau Berharap agar kita kedepannya selalu bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di tahun 2003, baik dalam peningkatan kualitas perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan, akselerasi pelaksanaan anggaran, percepatan pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial dan bantuan pemerintah serta memanfaatkan digitalisasi secara optimal serta melakukan monitoring dan evaluasi secara terukur dan menyeluruh.
Kemudian Gubernur Riau mengucapkan selamat kepada seluruh pihak baik Instansi vertikal dan pemerintah daerah yang menerima penghargaan pada tahun 2023 ini dari Kementerian Keuangan RI melalui Kanwil DJPb Provinsi Riau, semoga hal ini dapat menjadi motivasi kita semua untuk dapat meningkatkan kinerja yang sudah baik, ini tetap menjadi pemicu semangat kepada pihak-pihak instansi vertikal dan daerah yang belum mendapatkannya
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau Ismed Saputra menyampaikan bahwa dalam rapat ini kita mengusungkan tema ” Ekonomi Riau Inklusif berkelanjutan, Masyarakat Sejahtera”. Jadi melalui rapat koordinasi ini kita harapkan bisa membangun energi kolaborasi baik pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota yang tujuan akhirnya adalah bagaimana outcome dari pada APBN itu bisa dirasakan oleh masyarakat di provinsi Riau.
Dalam kegiatan ini Kanwil DJPb Provinsi Riau menyerahkan berbagai piagama penghargaan atas kinerja pelaksana anggaran tahun 2022 sesuai kategori, diantaranya kategori satker pagu kecil, satker pagu sedang, satker dekonsentrasi atau tugas pembatuan, tingkat Kementerian Negara / Lembaga, kategori satker terbaik pengelolaan hibah terbaik 2022, kinerja penyususnan laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA – W), kualitas penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, Kinerja Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, kinerja pengelolaan dana desa, kinerja pelaksanaan APBD tahun 2022 dan kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro 2022.
Usai Rakorda pelaksanaan anggaran pusat dan daerah tahun 2023, dilanjutkan dengan seminar edukasi peran BLU Kementerian Keuangan untuk Riau dengan narasumber yakni Nining Ngudi Purnamaningtyas direktur penyalur dana badan pengelola dana lingkungan hidup. Wisnu Sardjono Soenarso Direktur Fasilitas Riset, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, sedangkan sebagai moderator Dahlan Tanpugolan pengajar di Fakultas Ekonimi UMRI sekaligus resional ekonomi kementerian keuangan. (Dasrel/ADV)
