Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Meskipun sudah ada larangan penarikan siswa dengan modus komite, namun masih saja ada SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Kabupaten Banjarnegara menarik iuran siswa sebesar Rp. 500 ribu dengan alasan untuk membantu operasional sekolah.
Kasus itu terjadi di SMPN 2 Susukan, dimana wali murid harus merogoh saku untuk membanyar iuran dengan dibubui kwitansi yang seolah anggota komite menyanggupi untuk mendukung program sekolah.
Ditemui di ruangannya pada beberapa waktu lalu, Kepala Sekolah Winarti P. S menyampaikan kalau penarikan tersebut guna membantu operasional sekolah dan kegiatan siswa.
“Iuran itu untuk membantu operasional sekolah dan kegiatan siswa”, Jelasnya.
Winarti juga menambahkan, penarikan ke wali murid sudah mendapatkan persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, tentu jika hal itu benar, secara langsung Dinas terkait menyetujui adanya dugaan pungli mengatasnamakan sumbangan wali murid.
“Dinas Pendidikan sudah tahu tentang ini dan mengizinkan, karena sudah tahu keadaan SMP sini,” Tambahnya.
Dirinya juga menjelaskan, kalau Dana Bos setiap Tahun untuk 564 siswa sebesar Rp. 620.400.000 tidak mencukupi kebutuhan operasional sekolah.
“Sudah melalui prosedur yang sejauh ini saya ugemi, gitukan, dan itu atas bimbingan Dinas, dan juga disetujui komite, Dana bos itu tidak cukup sehari hanya Rp. 3.000, untuk masuk WC di terminal saja Rp. 3.000 sekali kita di sekolah ada tigapuluh WC itu saja kita gak tarif tidak pungut biaya disitu ya, ya sudah kita includ disitu, kalau diterminal Rp. 3.000 gak cukup untuk pipis dua kali kan mas”. Jelas Winarti.
Ternyata selain pungutan komite setiap Tahunnya, lensanusantara.co.id juga menemukan data dimana ada beberapa pungutan mencapai dua juta lebih, hal itu terungkap setelah adanya wali murid menunjukan sebuah catatan yang dimana itu tertera beberapa iuran nominal tanpa adanya kejelasan.
“Tagihan anak dulu sampai 2 jutaan, saya baru nitip uang ***, yang membingungkan tagihan gak ada keterangannya sama sekali, hanya nominal angka saja, padahal kalau dilihat masih begitu begitu saja sekolahannya, tidak ada yang dirubah sama sekali,” ungkap salah satu wali murid yang tidak mau disebut namanya.
Dalam pengamatan wartawan sendiri di sekolahan SMPN 2 Susukan, sekolah yang dibangun pada Tahun 1998 itu, meskipun sering memungut biaya ke wali murid, memang apa yang dikatakan wali murid seolah benar, karena terlihat mulai dari cat yang pada mengelupas, juga beberapa bangunan terlihat retak dan terkesan tidak terawat.
Adanya dugaan pungutan liar tersebut, media lensanusantara.co.id akan melakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan Banjarnegara, guna mempertanyakan apakah memang SMPN 2 Susukan mendapatkan izin menarik sumbangan bermodus komite, serta akan berkoordinasi dengan APH, apakah pungli tersebut masuk dalam ranah pidana. (Gunawan ).
