Pekanbaru, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah Kejati Riau dengan Direktur OHARDA pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Agnes Triani, S.H., M.H, disetujui pada Selasa (16/05/2023) sekira pukul 09.15 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Ruang Vicon Lt. 2 Kejaksaan Tinggi Riau melalui Video Conference Ekspose.
Dalam Ekspose Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Hendrizal Husin, S.H., M.H dan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Riau Martinus, S.H.
Kasi Penkum Kejati Riau, Bambang Heripurwanto, S.H, M.H menjelaskan terrsangka yang diajukan penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dari Kejaksaan Negeri Siak.
Dalam keterangan pers Kasi Penkum Kejati Riau menerangkan bahwa pengajuan RJ diberikan terhadap tersangka Martin Saputra Bu’lolo yang disangka melanggar Pasal 362 KUHPidana.
Adapun kronologi perkara bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa diberhentikan dari tempat kerjanya dan ingin kembali kerumah orang tuanya berada di Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.
Berangkat dengan menumpang di kendaraan temannya bernama Feri, dan dikarenakan temannya tidak dapat mengantar hingga ke tujuan terdakwa, mereka singgah untuk makan siang di warung makan pondok ikan bakar ACC beralamat jalan Lintas Tumang-Perawang Kecamatan Siak Kabupaten Siak.
“Saat makan di warung tersebut terdakwa melihat saksi HERI FADLI datang dan memarkirkan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nomor polisi BM 6235 SAA tepat di depan warung makan dan saksi HERI FADLI meninggalkan sepeda motor berjalan masuk ke warung tanpa membawa kunci kontak yang masih melekat di sepeda motor, melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil dan membawanya,” jelas Penkum.
“Sehingga terdakwa berjalan keluar ke depan warung makan dan mendekati sepeda motor tersebut, setelah terdakwa melihat situasi aman tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa keluar dari rumah makan tersebut, secara tiba-tiba salah satu warga setempat berteriak maling kepada terdakwa dan terdakwa panik membawa sepeda motor berlari kencang ke arah KM 11 Kecamatan Koto Gasib hingga terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat dan menyerahkan ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut,” tambahnya.
Penkum melanjutkan, bahwa pengajuan 1 (satu) perkara untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif Justice disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI dengan pertimbangan telah memenuhi Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Jampidum Nomor : 01/E/EJP/02/2022 Tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.
“Alasan pemberian penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini diberikan setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan,” terangnya.
Adapun persyaratan untuk RJ diantaranya telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memberikan maaf kepada tersangka, tersangka belum pernah dihukum, tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, ancaman pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, proses perdamaian dilakukan secara sukarela (tanpa syarat) dimana kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tersangka berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan korban tidak ingin perkaranya dilanjutkan ke persidangan dan masyarakat merespon positif penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
“Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Siak menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif justice sebagai perwujudan kepastian hukum berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” pungkas Kasi Penkum.**
