Pangandaran, LENSANUSANTARA.CO.ID – Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin menerima perwakilan dari perwakilan massa aksi di ruang rapat paripurna setelah massa aksi berorasi di depan gedung DPRD Pangandaran yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Pembangunan (MPP) Pangandaran. Rabu, (13/12/2023).
Setelah penyampaian aspirasi dari para perwakilan Masyarakat Peduli Pembangunan (MPP) Pangandaran di ruang rapat paripurna, Ketua DPRD langsung menuju para massa aksi yang masih menunggu di depan gedung DPRD Pangandaran, Ketua DPRD membacakan isi dari aspirasi tersebut yang mana sudah disampaikan di ruang rapat, maka dibacakan kembali di depan para masa aksi.
Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin menyampaikan dalam jumpa pers. “Sebagai lembaga secara konstitusi tentu ada tahapan-tahapan bagaimana fungsi DPRD, terkait dengan APBD paripurna penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sudah dilaksanakan dan sesuai dengan peratruran perundang-undangan. Tentu ada masyarakat yang tidak puas, atau setuju adalah hal biasa pasti pro dan kontra akan terjadi,“ ungkapnya.
Akan tetapi perlu diingatkan, defisit anggaran itu bukan hanya Kabupaten Pangandaran saja. Menurutnya di kabupaten induk juga sama dan yang lainya juga mengalami hal yang sama, bahkan lanjutnya, kabupaten tetangga (Cilacap) juga mengalami defisit.
“Maka saya berharap sekali jangan dipolitisasi tentang defisit ini, karena kalau dipolitisasi maka akan muncul sebuah kebencian, saling menyalahkan, mari untuk bersama-sama menjaga emosinya. Semua persoalan tidak boleh dengan emsosi, harus dengan hati yang tenang, cerdas, jangan meluapkan emosinya, karena saya yakin dengan dengan situasi yang kondisional tidak akan terkontiminasi, hari ini kita perlu solusi bagaimana melakukan langkah-langkah strategis penguatan pemulihan APBD tahun anggaran 2024,“ imbuhnya.
Selanjutnya, Bupati dan DPRD sangat meyakini sedang menyusun langka-langkah strategis bagaimana agar APBD kedepan ini sehat, dan dia sangat meyakini APBD tidak akan sesuai denga apa yang tersebar hoaxs dalam berita yang tidak memberikan edukasi dan perkiraan–perkiraan saja.
“Hari ini kita perlu konsolidasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk menyamakan persepsi, visi dan frekuensi agar gerak Kabupaten Pangandaran ini bisa sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat,“ ucapnya.
Mengenai tentang statement persetujuan tentang penolakan pinjaman oleh Pemda, Asep Noordin mengatakan jika itu adalah kesalahpahaman.
“Kami itu hanya menerima surat. Dan DPRD mempunyai kewajiban untuk menampung aspirasi siapapun warga Kabupaten Pangandaran. DPRD wajib untuk menerimanya yang sesuai dengan peraturan perundang–undangan,” terangnya.
Lebih lanjut Asep minta untuk memperhatikan dari awal videonya, bahwa itu bukan statement dari Ketua DPRD, tetapi itu surat yang disampaikan kepada DPRD dari MPP (Masyarakat Peduli Pembangunan) Pangandaran, yang dimohon untuk dibacakan oleh Ketua DPRD, maka dibawah/diakhir surat tertulis, Pangandaran yang ditandatangani oleh Apipudin, bukan Asep Noordin.
“Dan ada kata-kata saya disana (Video) bahwa, aspirasi ini saya terima dan akan ditindak lanjuti dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
“Apakah ini benar atau tidak tentang permasalahan ini dipolitisi atau tidak, anda-anda juga mungkin sudah tahu, tetapi jangan sampai muncul kebencian yang akhirnya saling membenci dan sebagainya. Sudahlah jangan ditanggapi dengan emosi karena tidak akan selesai, tetapi harus dengan solusi,” tuturnya.
“Kalau keputusan DPRD itu harus ada ketentuannya, kan kami DPRD sudah menetapkan APBD, tanda tangan saya tidak akan mematahkan paripurna DPRD, maka sudahlah akhiri, hari ini kita butuh pemikiran yang sama, konsolidasi dengan seluruh erlemen masyarakat, tidak harus emosi tetapi kita butuh solusi bagaimana kedepan, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah,” pungkasnya. (N.Nurhadi)
