Advertorial

Bupati Banyuwangi Sampaikan LKPJ Tahun 2023,  Berikut Penjabaran Capaian Lengkapnya

×

Bupati Banyuwangi Sampaikan LKPJ Tahun 2023,  Berikut Penjabaran Capaian Lengkapnya

Sebarkan artikel ini
Bupati Banyuwangi
Bupati Banyuwangi menyerahkan nota LKpj kepada DPRD Banyuwangi

Banyuwangi, LENSANUSANTARA.CO.ID – Bupati Ipuk Fiestiandani secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2023 kepada DPRD Banyuwangi Senin (18/3).

Selain memaparkan capaian penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pembangunan, Ipuk juga membeber sederet prestasi yang berhasil diraih Pemkab Banyuwangi sepanjang tahun lalu.

Example 300x600

Penyampaian nota LKPj 2023 tersebut dilakukan pada forum rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus dan diikuti anggota dewan asal lintas fraksi dan komisi.

Selain Bupati Ipuk, dari jajaran eksekutif hadir pula Wakil Bupati (Wabup) Sugirah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono, serta para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Bupati Ipuk mengatakan, pada tahun 2023 berbagai program kerja dan inovasi telah dilaksanakan serta membawa manfaat positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.

Alumnus program pascasarjana Universitas Airlangga ini lantas menyampaikan beberapa capaian kinerja pemkab dari berbagai indikator.

Ipuk menyatakan, indeks pembangunan manusia (IPM) Banyuwangi meningkat dari 73,15 pada 2022 menjadi 73,79 pada tahun 2023. Atau terealisasi 103,54 persen dari target yang ditetapkan.

Dari bidang pendidikan, peningkatan IPM tecermin dari angka rata-rata lama sekolah di Banyuwangi pada tahun 2023 yang mencapai 7,76 tahun, meningkat dari 7,66 tahun pada 2022.

Harapan lama sekolah juga meningkat dari 13,11 tahun pada 2022 menjadi 13,12 tahun pada 2023.

Dari bidang kesehatan, peningkatan IPM tecermin dari usia harapan hidup yang meningkat dari 73,67 tahun pada 2022 menjadi 73,93 tahun pada 2023.

”Selain di bidang pendidikan dan kesehatan, pengeluaran per kapita yang merupakan salah satu komponen penting pembentuk IPM juga meningkat, yakni dari Rp 12,32 juta pada 2022 menjadi Rp 12,82 juta pada 2023,” ujar Bupati Ipuk.

Ipuk menegaskan, Pemkab Banyuwangi terus berupaya untuk meningkatkan IPM dengan berbagai program dan inovasi.

Di antaranya melalui program Siswa Asuh Sebaya (SAS), Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh), Uang Saku Siswa Miskin, dan Banyuwangi Cerdas.

Selain itu, ada pula program Akselerasi Sekolah Masyarakat (Aksara), program rintisan desa tunas belajar 12 tahun (Rindu Bulan), inovasi Mal Orang Sehat, Banyuwangi Tanggap Stunting (BTS), dan jemput bola rawat warga.

Sementara itu, selain peningkatan IPM, capaian positif pembangunan tahun 2023 juga ditandai dengan penurunan persentase penduduk miskin di Banyuwangi. Yakni, dari 7,51 persen di tahun 2022 menjadi 7,34 persen pada 2023.

Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi juga meningkat dari 4,43 persen pada 2022 menjadi 5,03 persen pada 2023.

Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi di atas pertumbuhan ekonomi Jatim yang mencapai 4,95 persen serta terpaut tipis di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,05 persen.

Sementara itu, berkenaan realisasi keuangan daerah yang belum teraudit (unaudited), pendapatan daerah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 3,374 triliun atau setara 102,15 persen dari target sebesar Rp 3,303 triliun.

Sedangkan belanja daerah tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3,748 triliun terealiasai sebesar Rp 3,617 trilun atau setara 96,5 persen.

”Sedangkan pembiayaan daerah (pembiayaan neto) sebesar Rp 444,96 miliar terealisasi sebesar Rp 279,96 miliar,” kata Ipuk.

Sebelum mengakhiri penjabarannya, Ipuk menyatakan bahwa berkat dukungan, sinergi, dan kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh elemen birokrasi, masyarakat Banyuwangi, segenap pimpinan dan anggota DPRD, forum pimpinan daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, serta insan media, sepanjang tahun 2023 Pemkab Banyuwangi meraih banyak prestasi.

Prestasi yang berhasil direngkuh pemkab tahun lalu di antaranya penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Predikat A dari Kemenpan-RB, penghargaan peringkat pertama kinerja terbaik pemerintah daerah kategori kabupaten berdasar hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2022 dari Kemendagri, Piala dan Plakat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta sederet prestasi lain.

**) IIkuti berita terbaru Lensa Nusantara di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.