Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman melakukan Rapat Koordinasi bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kecamatan Gumukmas, Kamis (25/7/2024).
“Mini lokakarya harus dilakukan oleh TPPS tingkat kecamatan dan desa, untuk mengevalusi telah dilakukan persoalan yang berkembang terkait stunting,” kata Wakil Bupati Jember.
“Sebelum ada perubahan dari pusat bulan timbang satu tahun dilaksanakan 1 kali yakni bulan Februari dan Agustus, sehingga pusat mengambil kebijakan intervensi serentak dilakukan penimbangan setiap bulan,” imbuhnya.
Lebih lanjut Gus Firjaun menyampaikan, bagi kader untuk mencatat telah dilakukan bentuk evaluasi menjalankan apa yang telah direncanakan. “Kerjakan apa yang sudah di catat dan catat apa sudah dikerjakan sekaligus menumbuhkan komitmen bersama,” ungkapnya.
Menurutnya, stunting ini jika tidak ditangani bareng-bareng skema pentahelix diharapkan dari akademisi, pemerintah, pengusaha, media, komunitas dan masyarakat penting dilakukan.
“Secara umum stunting di Jember turun 5,2 persen dari SSGI, kalau dulu Jember termasuk tertinggi stunting di Jatim tetapi Alhamdulillah sekarang masuk 10 besar rendah. Kita mendapatkan penghargaan dari BKKBN pusat upaya penurunan stunting,” bebernya.
Ditempat yang sama, Camat Gumukmas Nino Eka Putra Wahyu mengungkapkan, Kecamatan Gumukmas mengalami penurunan pada bulan timbang Agustus 2023 sekitar angka 8,9 persen. Sedangkan bulan februari 2024 turun di angka 6,9 persen. Kedepan terus menurun tidak naik lagi di kecamatan Gumukmas bisa mengatasi stunting.
“Upaya dilakukan pembinaan RT/RW untuk memastikan seluruh warganya punya balita dan ibu hamil, agar hadir di setiap posyandu untuk memudahkan monitoring. Apalagi sekarang intervensi serentak,” ungkapnya.
Menurut Nino, Kecamatan Gumukmas menganggarkan program Gumukmas Optimis Bebas Stunting Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa telur dan susu.
“Kami menghimbau kepada Pemerintah Desa untuk melakukan intervensi spesifik berupa one the one eight sudah diprogramkan oleh pemerintah kabupaten. Dan juga menyampaikan pada masyarakat untuk upaya dalam pencegahan dari hulu seperti pernikahan dini dan lainnya,” pungkasnya. (ADV/DriSta)
