Tangerang, LENSANUSANTARA.CO.ID –
Langkah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang menggandeng media lokal untuk kerja sama publikasi menuai sorotan tajam. Pasalnya, kebijakan ini tidak hanya mengesampingkan media arus utama yang telah lama berkontribusi dalam penyebaran informasi publik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar soal transparansi dan objektivitas penggunaan anggaran negara. Jumat, 18/4/2025.
Alih-alih membangun ekosistem media yang sehat dan berimbang, Diskominfo justru dinilai melakukan praktik “tebang pilih” yang berpotensi mengebiri peran media kritis.
Media lokal yang digandeng diskominfo tangerang kota menjadi rawan corong satu arah pemerintah. Di sisi lain, media mainstream yang selama ini dikenal profesional dan kritis justru dipinggirkan tanpa alasan yang jelas.
Menanggapi hal ini, salah satu staf Kominfo Kota Tangerang, Widiyanto, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi alasan utama mengapa hanya media lokal yang diajak bekerja sama.
“Ijin Pak, di kita ada anggarannya hanya untuk kerjasama dengan media lokal saja, Pak. Jadi mohon maaf, kita hanya bekerjasama adv-nya hanya dengan media lokal Kota Tangerang, Pak,” ujar Widiyanto.
Namun pernyataan tersebut tampaknya tidak sepenuhnya konsisten di lapangan. Media Info-Nusantara.com, yang alamat redaksinya berada di Pacitan, Jawa Timur, diketahui telah menjalin kerja sama dengan Diskominfo Tangerang sejak satu bulan lalu.
Ketika dimintai konfirmasi, Pemimpin Redaksi Info-Nusantara.com, Aris Suharjo, membenarkan informasi tersebut.
“Ya, kami sudah mulai kerjasama dengan Kominfo satu bulan yang lalu,” ungkapnya.
Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah yang dimaksud “media lokal” adalah benar-benar media yang beralamat di Kota Tangerang atau sekadar media yang “bersedia” mengikuti kemauan pihak pemerintah?
Berbeda dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Jember, Jawa Timur, pihaknya berkomitmen hanya bekerja sama soal pemberitaan dengan perusahaan media massa yang terverifikasi Dewan Pers sesuai regulasi.
Kerja sama pemberitaan dengan media massa ini pernah menjadi atensi audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ini membuat Kepala Dinas Diskominfo Bobby tidak berani bermain-main dengan persyaratan.
“Kami sudah pernah diaudit khusus oleh BPK dan aparat penegak hukum. Kemarin disimpulan semua harus bersertifikasi Dewan Pers,” katanya.
Tidak hanya dari kelengkapan administrasi Perusahaan Pers, Khususnya Media Siber kualitas website juga menjadi penunjang utama dan menjadi tolak ukur dan syarat utama menjalin kerjasama media.
“Domain rating, SEO, Traffic Viewers, Jaringan Media dan produk jurnalis menjadi tolak ukur utama dalam menjalin kerjasama media”, Ungkap Arik Kurniawan Founder Ijen Media Network.
Kritikan terus bergulir, diharapkan Komisi IV DPRD Kota Tangerang yang membidangi urusan informasi publik dan telah menerima aspirasi dari sejumlah insan pers segera menindak lanjuti regulasi tebang pilih tersebut.
