Medan, LENSANUSANTARA.CO.ID –
Anggota DPRD Kota Medan, Hj Sri Rezeki, mengungkapkan keprihatinannya atas pemangkasan anggaran Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan yang mencapai 41 persen. Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran tersebut seharusnya tidak mengorbankan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama pelaku UMKM.
“Pemangkasan anggaran sebesar itu berdampak langsung pada kegiatan pemberdayaan dan pelatihan bagi pelaku UMKM, padahal mereka adalah tulang punggung perekonomian kita,” ujar Hj Sri Rezeki pada Kamis (5/6/2025).
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong agar pemerintah justru menambah alokasi anggaran bagi pengembangan UMKM. Menurutnya, sektor ini terbukti tangguh dalam menghadapi krisis, seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19.
“UMKM adalah penyelamat ekonomi saat pandemi. Mereka butuh dukungan, pembinaan, dan pelatihan agar bisa naik kelas. Sudah seharusnya pemerintah hadir dan memperkuat mereka, bukan justru mengurangi dukungan,” tegas anggota Komisi III DPRD Medan ini.
Pernyataan Hj Sri Rezeki disampaikan dalam Rapat Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2025 antara Komisi III DPRD Medan dan Diskop UKM Perindag, yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas, Benny Nasution, pada Selasa (3/6/2025).
Ia menambahkan, jumlah UMKM di Kota Medan mencapai ratusan ribu dan membutuhkan dukungan serius, baik dari sisi pendanaan maupun peningkatan kapasitas.
“Kami pernah turun langsung mendampingi pelaku UMKM, mulai dari mengubah pola pikir, memberikan pelatihan digital, hingga strategi pemasaran. Semua itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kalau anggarannya dipotong, tentu sangat membatasi ruang gerak pembinaan,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Hj Sri Rezeki juga mendorong sinergi dengan pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung keberlangsungan program pengembangan UMKM.
“Saya sangat menyayangkan jika kegiatan pemberdayaan UMKM ini dihentikan. Ini tanggung jawab kita sebagai anggota dewan untuk mengawal anggaran yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat kecil,” pungkasnya. (Joni Barus)
