Sidoarjo, LENSANUSANTARA.CO.ID – Warga Sidoarjo akhirnya bisa bernapas lega. Jika sebelumnya pencetakan KTP elektronik hanya terpusat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Lingkar Timur, kini layanan itu kembali dibuka di 18 kecamatan. Mulai Jumat (19/9), masyarakat bisa mencetak KTP di kantor kecamatan sesuai domisili.
Kabar ini datang setelah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapat hibah 196 ribu keping blangko KTP-el dari pemerintah pusat. Bantuan itu menutup kelangkaan blangko yang sempat membuat antrean menumpuk di MPP.
Kepala Disdukcapil Sidoarjo, Reddy Kusuma, memastikan distribusi blangko segera berjalan. Dalam rapat koordinasi bersama para camat, ia menegaskan tiap kecamatan akan menerima 1.500 keping blangko di tahap awal.
“Blangko ini kami kelola ketat lewat sistem agar tepat sasaran. Dengan begitu, warga bisa kembali rekam data dan cetak KTP di kecamatan masing-masing, tidak perlu jauh-jauh ke MPP,” ujar Reddy.
Prioritas layanan juga sudah ditetapkan Disdukcapil. Mereka yang baru menginjak usia 17 tahun akan diproses lebih dulu sebagai wajib KTP pemula. Begitu pula bagi penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang membutuhkan akses identitas untuk layanan dasar. Warga yang sedang berobat dan membutuhkan dokumen segera juga diutamakan, termasuk mereka yang kehilangan KTP atau memiliki kartu dalam kondisi rusak.
“Yang terpenting, semua layanan ini gratis. Kalau ada yang berani pungut biaya, itu sudah termasuk pungli dan bisa langsung dilaporkan,” tegas Reddy.
Reddy juga mengingatkan, KTP elektronik berlaku seumur hidup meski di fisik kartu masih tertera masa berlaku. Artinya, warga tak perlu memperpanjang KTP.
Selain layanan cetak, Disdukcapil juga mendorong aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Identitas ini bisa diakses lewat ponsel, menjadi alternatif praktis di era serba digital.
KTP elektronik mulai diuji coba pada 2011, dimaksudkan untuk menekan praktik pemalsuan identitas sekaligus menyatukan data penduduk dalam sistem nasional. Namun sejak awal, program ini sering dihadapkan pada keterbatasan blangko dan perangkat.
Kini, dengan hibah baru dari pemerintah pusat, Sidoarjo mencoba menutup celah itu. Harapannya, distribusi layanan yang lebih dekat ke warga bisa memutus antrean panjang sekaligus mempercepat transformasi layanan publik.
Bagi masyarakat, keputusan ini jelas berarti banyak. Urusan administrasi yang tadinya bikin repot kini bisa diselesaikan di kecamatan terdekat. Praktis, gratis, dan lebih manusiawi. (Ryo)
