Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Banjarnegara Raya yang terdiri dari perwakilan lima perguruan tinggi menyampaikan analisis komprehensif terhadap implementasi kebijakan publik di Banjarnegara. Hal itu disampaikan setelah melakukan kajian mendalam dan temuan yang ada di lapangan.
BEM juga mendesak kepada Pemerintah Daerah agar bisa melakukan transformasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Presiden Mahasiswa STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara Sultan Fauzi selaku Penanggung jawab Aliansi BEM menegaskan, komitmen pengawasan partisipatif akan dilakukan pada sepuluh program unggulan pemerintah.
”Kami memposisikan diri sebagai mitra strategis yang membawa perspektif kritis transformatif berdasarkan data di lapangan,” tugas Fauzi, Minggu, (19/10/2025).
Fauzi juga menjelaskan, basis legitimasi BEM STIMIK selama ini terbukti dari rekam jejak advokasi yang terdokumentasi, salah satunya adalah gerakan penyelamatan hutan Rogojembangan yang berada di Wanayasa, yang sukses memfasilitasi pertemuan multipihak dengan melibatkan Perhutani Banyumas Timur, aktivis lingkungan, masyarakat terdampak serta media.
”Kami sangat menekankan perlunya menyusun policy brief yang memberikan analisis mendalam terhadap program-program prioritas, khusus program Rintisan Kawasan Industri Ramah Lingkungan, kami mengingatkan pentingnya kajian Environmental Impact Assessment (EIA) yang komprehensif, sedangkan untuk program Dana Pinjaman Bergulir UMKM, kami menawarkan model pendampingan berbasis kampus dengan melibatkan expertise di bidang IT dari STIMIK Tunas Bangsa,” jelas Sultan.
Menanggapi terkait akan adanya penerapan LKS digital di sektor Pendidikan, Alfath selalu Menteri Luar Negeri BEM STAI Tanbihul Ghofilin mengungkapkan adanya temuan yang memberatkan wali murid.
”Berdasarkan pengaduan yang kami terima dari orang tua dan siswa, biaya fotokopi LKS digital justru lebih membebani ekonomi keluarga, selain itu, banyak siswa melaporkan kesulitan konsentrasi akibat durasi menatap layar yang panjang, solusi yang ditawarkan selama ini belum menyentuh akar permasalahan,” ungkap Alfath.
Beda dengan Alfath dan Fauzi, Putra Waskita Adi Nugraha selaku Presiden BEM Politeknik Banjarnegara saat ini menyoroti disparitas anggaran yang signifikan dalam APBD Banjarnegara, menurutnya ada ketimpangan.
“Analisis kami menunjukkan alokasi belanja pegawai dan tunjangan ASN di Banjarnegara mencapai angka yang fantastis, yaitu menembus Rp 982.094.096.128, sementara anggaran untuk sarana dan prasarana pendidikan hanya Rp 6.167.340.000, ini ada ketimpangan sekali, sehingga dalam kasus ini mencerminkan distorsi prioritas pembangunan yang berpotensi menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ungkap Putra.
Tantangan Pengelolaan Sampah Terintegrasi
Selain itu, BEM juga menyoroti bagaimana menyikapi persoalan sampah yang saat ini menjadi sebuah PR besar Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara.
Sehingga BEM menganggap permalasahan sampah adalah masalah serius, dalam penanganannya harus dilakukan dengan pendekatan holistik dalam pengelolaannya.
”Berdasarkan pemantauan di kawasan TPA Winong, partisipasi masyarakat dalam program pemilahan sampah masih perlu ditingkatkan, kami mendorong agar pendampingan bisa dibuat model berkelanjutan dengan didukung peningkatan sarana prasarana pengangkutan sampah hingga tingkat desa, sehingga permalasahan sampah bisa teratasi, tapi kalau sistem itu tidak dipakai, sampah akan memunculkan persoalan terus setiap tahun,” tegas Jumiati yang saat ini menjabat Presiden Mahasiswa di STIT Tunas Bangsa Banjarnegara.
Dari beberapa persoalan diatas ,tentu tidak akan bisa jalan sendiri-sendiri setiap instansi, sehingga perlu adanya saling koordinasi antar Dinas, hal itu dipertegas Korsospol BEM Politeknik Banjarnegara, Salafas.
”Meskipun saat ini setiap Dinas mempunyai sebuah pemikiran bagus, kalau berjalan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, semua Dinas harus saling kordinasi dalam mengelola sampah, dan kinerja harus terus di tingkatkan, karena masyarakat saat ini membutuhkan kejelasan mekanisme dan kepastian layanan, bukan hanya jawaban tanpa adanya kenyataan,” tegas Safalas.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Aliansi BEM se-Banjarnegara akan membentuk tim khusus yang memantau implementasi program melalui tiga pendekatan, yaitu pemantauan lapangan, analisis data anggaran, dan survei kepuasan masyarakat.
Kebijakan dari Aliansi BEM Banjarnegara ada 4 poin yang akan di rekomendasikan, yaitu :
1. Review dan realokasi anggaran yang lebih berkeadilan
2. Evaluasi menyeluruh kebijakan digitalisasi pendidikan
3. Penguatan kelembagaan pengelola sampah berbasis masyarakat
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program
”Kami akan terus mengevaluasi program dan berusaha memaparkan temuan kami agar dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas bersama, dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti, kami berkomitmen untuk menjadi mitra kritis transformatif bagi pembangunan Banjarnegara,” tutup Sultan Fauzi. (Gunawan)
BEM Mendesak Pemda Transformasi Kebijakan Berbasis Partisipasi Publik, Fauzi: Tantangan Nyata Pembangunan di Banjarnegara
Anggota BEM Banjarnegara saat melaksanakan rapat kerja,membahas beberapa persoalan di Banjarnegara, Minggu, 19/10/2025. Foto : (Gunawan/Lensa Nusantara).
