NAGEKEO, LENSANUSANTARA.CO.ID – Ketua LBH Ansor Nusa Tenggara Timur (NTT) sekaligus tokoh muda potensial Kabupaten Nagekeo Muhamad Dedi Ingga, SH, memberikan pernyataan sikap tegas terkait wacana reposisi Polri. Ia menilai, upaya menempatkan Polri di bawah kementerian merupakan langkah mundur yang dapat mengancam profesionalisme kepolisian.
Menurutnya, posisi Polri yang langsung di bawah Presiden merupakan mandat konstitusi yang memastikan kepolisian tidak menjadi alat politik kelompok tertentu.
”Kita harus belajar dari sejarah. Polri adalah institusi vital. Jika diletakkan di bawah kementerian, kita khawatir instruksi keamanan akan bias oleh kepentingan politik menteri yang menjabat. Sebagai pemuda NTT, kita ingin Polri yang profesional, bukan Polri yang birokratis-politis.
Ia menambahkan bahwa bagi daerah berkembang seperti Kabupaten Nagekeo, stabilitas keamanan adalah kunci utama pembangunan ekonomi dan investasi.
Sebagai representasi tokoh muda Nagekeo, beliau berpesan agar generasi muda tidak terjebak dalam opini yang melemahkan institusi negara.
”Anak muda Nagekeo harus cerdas melihat isu ini. Kita butuh Polri yang independen untuk memastikan penegakan hukum di NTT berjalan tanpa pandang bulu. Menjaga Polri tetap di bawah Presiden adalah menjaga marwah penegakan hukum yang adil bagi semua,” tambahnya.
