Bulukumba, LENSANUSANTARA.CO.ID – Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bulukumba, Syaibatul Hamdi, menyoroti keterlibatan petugas pemadam kebakaran (Damkar) dalam aksi demonstrasi yang digelar pada Kamis, 26 Februari 2026. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.
Demonstrasi berlangsung pada sore hari dengan titik kumpul di kawasan Jembatan Teko, kemudian dilanjutkan ke depan Gedung DPRD Bulukumba. Massa aksi membawa sejumlah spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian, menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Hamdi menilai terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program tersebut, khususnya terkait harga dan kualitas menu makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat. Ia menyebut harga menu diduga berada di bawah standar yang semestinya.
“Aksi ini kami lakukan karena kami menilai pelaksanaan MBG tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Harga menu yang beredar diduga kurang dari Rp10 ribu atau kurang dari Rp8 ribu,” kata Hamdi di sela-sela aksi.
Situasi sempat memanas ketika terjadi aksi saling dorong antara massa demonstran dan aparat pengamanan yang berjaga di sekitar Gedung DPRD. Meski demikian, ketegangan dapat dikendalikan dan tidak berlangsung lama.
Dalam aksi tersebut, massa juga membakar ban bekas sebagai simbol protes. Namun, api dari pembakaran ban beberapa kali disiram air oleh petugas Damkar yang telah bersiaga di lokasi. Kehadiran Damkar dan tindakan pemadaman itulah yang kemudian menjadi sorotan mahasiswa.
Hamdi mengungkapkan kekesalannya karena api yang dinyalakan sebagai bagian dari ekspresi protes langsung dipadamkan. Ia menilai respons petugas dalam konteks aksi demonstrasi berbeda dengan penanganan kebakaran pada umumnya.
“Damkar ini kalau kebakaran rumah, habis rumah terbakar baru sampai. Tapi kalau aksi yang memperjuangkan hak-hak masyarakat justru cepat sekali datang padamkan api,” tuturnya.
Selain menyoroti peran Damkar, Hamdi juga menyinggung minimnya kehadiran anggota DPRD saat massa mendatangi kantor wakil rakyat tersebut. Menurutnya, hanya satu anggota DPRD yang terlihat berada di kantor saat aksi berlangsung.
“Hanya satu anggota DPRD yang ada di kantor. Kelihatannya sibuk, sibuk urusi MBG mungkin,” ujarnya.
Meski diwarnai ketegangan, aksi demonstrasi berlangsung hingga menjelang petang. Massa menyampaikan tuntutan agar pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, terutama terkait kualitas dan harga menu agar benar-benar sesuai dengan ketentuan.
Aksi kemudian ditutup dengan pernyataan sikap dan imbauan agar seluruh pihak membuka ruang dialog demi memastikan program yang dijalankan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
