Sawahlunto, LENSANUSANTARA.CO.ID — Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menghadiri rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di empat kecamatan se-Kota Sawahlunto.5/1.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa proses transisi dari perencanaan menuju realisasi pembangunan mulai menunjukkan hasil positif pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029.5
Berdasarkan analisis capaian kinerja daerah yang merujuk pada data BPS 2025, sejumlah indikator makro Kota Sawahlunto mengalami tren perbaikan yang signifikan. Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 5,55 persen menjadi 4,64 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 76,68 menjadi 77,05 dan tetap berada dalam kategori tinggi.
Sementara itu, angka kemiskinan tercatat 2,72 persen, menjadi yang terendah di Provinsi Sumatera Barat.
Wali Kota menyebut capaian tersebut sebagai fondasi penting dalam menyusun konteks perencanaan RKPD 2027. Menurutnya, Musrenbang bukan sekadar agenda administratif tahunan, tetapi menjadi jembatan strategis untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni “Sawahlunto Kota Wisata yang Estetik, Futuristik, Hidup dan Menghidupi.”
“Perencanaan harus partisipatif dan aspiratif sesuai Permendagri 86 Tahun 2017. Suara masyarakat dari tingkat kecamatan adalah bahan bakar utama agar pembangunan tidak melenceng dari kebutuhan riil,” ujar Riyanda.
Ia menekankan bahwa tahun kedua RPJMD merupakan fase krusial untuk melakukan scaling up terhadap program-program yang telah menunjukkan keberhasilan pada tahun pertama. Jika tahun awal menjadi fondasi, maka perencanaan menuju 2027 difokuskan pada penguatan infrastruktur serta ekosistem pariwisata sebagai sektor unggulan kota.
Namun demikian, Wali Kota juga mengakui adanya tantangan serius pada aspek keuangan daerah. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah, Kota Sawahlunto mengalami pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp35,09 miliar pada 2025. Sementara pada 2026, pengurangan dana transfer keuangan daerah dan dana desa mencapai Rp93 miliar.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan sejumlah rencana pembangunan yang telah disepakati. Pemerintah daerah, kata Riyanda, perlu melakukan penyesuaian agar program tetap sejalan dengan kemampuan fiskal.
“Banyak rencana pembangunan mungkin harus ditinjau kembali. Tapi kita tetap optimis. Aparatur pemerintah harus lebih kreatif dan inovatif, serta meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan memaksimalkan dukungan CSR perusahaan swasta,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Musrenbang tingkat kecamatan menjadi ruang penting untuk bermusyawarah sekaligus menggali potensi daerah guna mengatasi keterbatasan anggaran.
“Di sinilah wadahnya kita duduk bersama, bukan hanya merencanakan pembangunan, tetapi juga mencari solusi agar rencana tetap berjalan meski tidak seideal yang kita harapkan,” tutup Wali Kota.(Rels/Suherman)
