Tangerang, LENSANUSANTARA.CO.ID – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-33 Kota Tangerang, Sabtu (28/2/2026), tidak hanya diisi seremoni dan perayaan, tetapi juga diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa yang menyoroti isu lingkungan, infrastruktur, hingga tata kelola pelayanan publik.
Dua organisasi mahasiswa, yakni Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Tangerang dan Sentral Mahasiswa Tangerang (SEMATA), menggelar aksi di depan Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang secara bergelombang sejak pukul 15.00 WIB.
Aksi tersebut menjadi bentuk evaluasi atas satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang, yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar masyarakat.
Isu Lingkungan dan Banjir Jadi Sorotan Utama
Koordinator aksi SEMMI, Aditya Nugraha, dalam orasinya menilai krisis lingkungan di Kota Tangerang masih berulang setiap tahun. Ia menyoroti penumpukan sampah di sejumlah titik, praktik pembakaran sampah ilegal, hingga dugaan kebocoran air lindi di TPA Rawa Kucing yang disebut mencemari saluran air warga.
“Persoalan krisis lingkungan terus berulang. Sampah menumpuk, pembakaran liar masih terjadi. Ini bukti bahwa pengelolaan belum optimal,” tegasnya.
Selain itu, banjir tahunan yang kerap melanda sejumlah wilayah juga menjadi perhatian. Mahasiswa menilai persoalan tidak hanya disebabkan faktor hujan, tetapi juga sistem drainase yang sempit dan lambannya respons penanganan.
SEMMI turut mengangkat isu inklusivitas kota, khususnya ketersediaan fasilitas ramah disabilitas yang dinilai belum merata di ruang publik seperti trotoar, gedung pelayanan, dan transportasi.
Dalam aksinya, SEMMI menyampaikan tujuh tuntutan, mulai dari penuntasan persoalan sampah dan limbah B3, evaluasi kualitas air lindi TPA Rawa Kucing, mitigasi banjir berbasis kajian RTRW, penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30 persen, hingga revisi Perda HIV/AIDS tanpa pencabutan dengan mempertimbangkan nilai sosial budaya.
Jalan Rusak, Kabel Semrawut, dan PJU Mati
Sementara itu, SEMATA mengangkat tajuk aksi “Rakyat Menagih Bukti, Bukan Seremoni.” Koordinator aksi, Holid, menegaskan bahwa usia 33 tahun seharusnya mencerminkan kematangan tata kelola kota.
Tiga isu utama yang mereka soroti meliputi kerusakan jalan dan infrastruktur, pembakaran sampah terbuka, serta kabel utilitas yang semrawut dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Selain itu, persoalan lampu penerangan jalan (PJU) yang mati berhari-hari tanpa perbaikan dinilai berdampak pada keselamatan dan keamanan warga.
“Kalau ingin bicara kota modern dan layak huni, pastikan dulu kebutuhan dasar seperti jalan dan penerangan terpenuhi,” ujar Holid.
SEMATA mendesak evaluasi kinerja dinas teknis secara terbuka, transparansi anggaran, serta penetapan target penyelesaian yang terukur.
Wakil Wali Kota Terima Audiensi Mahasiswa
Di tengah dinamika aksi, Pemerintah Kota Tangerang membuka ruang dialog. Maryono Hasan menerima langsung perwakilan mahasiswa di Lobi Al-Firdaus, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan dan pelayanan publik. Maryono menyambut baik kritik dan masukan tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial dalam demokrasi.
“Suara anak muda adalah energi bagi kemajuan kota. Kami terbuka terhadap masukan dan gagasan yang membangun. Di usia ke-33 ini, kita ingin Kota Tangerang semakin matang dan inklusif,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmen pemerintah menjalankan tata kelola secara transparan, termasuk membuka akses informasi terkait program dan anggaran melalui kanal resmi pemerintah.
“Kami pastikan pelayanan terus optimal dan tidak ada masyarakat yang tidak terlayani. Sesuai semangat HUT ke-33, bersama melayani tiada henti,” tegasnya.
Dialog berlangsung konstruktif dan ditutup dengan komitmen menjaga komunikasi berkelanjutan antara pemerintah dan mahasiswa.
Momentum Refleksi Kota
Aksi mahasiswa pada HUT ke-33 Kota Tangerang menjadi refleksi bahwa peringatan hari jadi tidak hanya dimaknai sebagai seremoni, tetapi juga ruang evaluasi publik. Isu lingkungan, banjir, infrastruktur, hingga transparansi pemerintahan menjadi perhatian serius kalangan akademisi.
Kini, publik menanti langkah konkret Pemerintah Kota Tangerang dalam menerjemahkan aspirasi tersebut ke dalam kebijakan yang terukur, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
