Blitar, LENSANUSANTARA.CO.ID – Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun Anggaran 2025 memasuki tahap yang lebih tajam. Pada hari kedua rapat kerja, Kamis (16/4/2026), Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Blitar mengarahkan pembahasan pada kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan penekanan pada sejauh mana program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Rapat yang digelar di Ruang Komisi II DPRD ini tidak hanya menelusuri capaian di atas kertas, tetapi juga menguji konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil di lapangan. Pansus menilai, keberhasilan program tidak cukup diukur dari serapan anggaran, melainkan dari dampak nyata yang dihasilkan.
Sejumlah OPD strategis hadir dalam forum tersebut, mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hingga dinas-dinas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, lingkungan hidup, dan sosial.
Dalam sesi pendalaman, anggota pansus menggali berbagai aspek, termasuk efektivitas program prioritas, ketepatan sasaran, serta kendala yang dihadapi selama implementasi. Diskusi berlangsung dinamis, terutama saat membahas program yang dinilai belum optimal meski telah menyerap anggaran cukup besar.
Sekretaris Pansus LKPJ, Drs. H. Anshori Baidhlowi, menegaskan bahwa proses evaluasi ini harus melahirkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memperbaiki kualitas kebijakan.
“Kami tidak ingin pembahasan ini berhenti pada administrasi. Yang terpenting adalah bagaimana program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan OPD dalam menerima kritik sebagai bagian dari upaya perbaikan.
“Rekomendasi yang nanti kami susun bukan untuk menyalahkan, tetapi sebagai bahan perbaikan bersama. Kami berharap semua pihak bisa melihat ini sebagai langkah maju,” tambahnya.
Sementara itu, anggota pansus, Edi Sutikno, menyoroti pentingnya efisiensi dalam menjalankan program pemerintah. Menurutnya, evaluasi ini harus mampu mengidentifikasi program mana yang perlu diperkuat dan mana yang harus diperbaiki atau bahkan ditinjau ulang.
“Kalau tidak selektif, kita bisa tertinggal. Karena itu, evaluasi ini penting agar ke depan kebijakan yang diambil lebih tepat dan tidak mengulang kekurangan yang sama,” katanya.
Selain membedah kinerja OPD, pansus juga mulai merumuskan kerangka rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut diharapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional sehingga mudah diterapkan.
Dengan pendekatan evaluasi yang lebih mendalam dan berbasis hasil, DPRD Kabupaten Blitar berharap pembahasan LKPJ 2025 mampu menjadi titik balik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fokusnya jelas: memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
