Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Terkait adanya peretasan situs BARATRUSH milik Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kabupaten Banjarnegara melayangkan surat permohonan kepada Kepala BPPKAD.
Ketua PD GNPK RI Banjarnegara Arief membeberkan, surat yang dilayangkan berkaitan dengan peretasan terhadap situs BARATRUST, inovasi digital milik BPPKAD yang sebelumnya meraih penghargaan sebagai Juara I Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SiNOBLIK) Kabupaten Banjarnegara Tahun ini.
GNPK RI Banjarnegara meminta agar Kepala BPPKAD memberikan penjelasan resmi mengenai gangguan keamanan siber yang disebut terjadi pada situs BARATRUST, dan sekaligus mempertanyakan langkah mitigasi yang telah dilakukan untuk melindungi sistem dan data yang ada.
Dalam Berita Acara Nomor 000.8.3.4/67/Setda531 tertanggal 30 Juni 2026, padahal situs BARATRUST sempat ditetapkan sebagai inovasi terbaik setelah melalui proses seleksi terhadap 10 finalis lainnya.
Dimana dalam penilaian dilakukan berdasarkan aspek keterbaruan, kemanfaatan, keberlanjutan, dan potensi replikasi, sehingga mengantarkan BPPKAD Banjarnegara meraih Juara 1 SiNOBLIK Tahun 2026.
“Jika benar situs tersebut mengalami peretasan, tentu ini menjadi pertanyaan besar, sebuah inovasi digital bukan hanya dinilai dari manfaatnya, tetapi juga harus mampu menjamin keamanan sistem dan perlindungan data, kami meminta BPPKAD memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik,” kata Arief kepada wartawan, Senin (20/7/2026).
Arief mengaku memiliki bukti yang menurutnya menunjukkan adanya dugaan peretasan terhadap situs tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu perlu diklarifikasi secara resmi oleh BPPKAD agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami ingin mengetahui siapa pengembang sistem tersebut, bagaimana mekanisme pengamanannya, serta langkah apa yang telah dilakukan apabila benar terjadi insiden keamanan siber. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sepele karena menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan berbasis digital,” ujar Arief.
Menurut Arief, transparansi pemerintah menjadi kunci untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat.
“Apabila benar terjadi peretasan terhadap sistem milik pemerintah daerah, peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, transformasi digital tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi atau layanan baru. Keamanan siber harus menjadi prioritas utama agar data pemerintah dan masyarakat terlindungi dari ancaman peretasan. Jika ada kelemahan, maka harus segera diperbaiki dan dievaluasi secara menyeluruh,” tegas Arief.
Memastikan kebenaran peretasan BARASTRUST, kepada lensanusamtara.co.id saat ditemui di kantornya, Kepala BPPKAD Banjarnegara Aditya Agus Satria membenarkan jika situs tersebut diserang hacker.
“Intinya memang ada peretasan dan kami sudah melaporkan ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” Jawab Adit saat ditemui dikantornya.
Adit juga mengungkapkan, jika saat ini BPPKAD sudah berupaya untuk segera mengatasi perawatan situs BARATRUSH yang dimana didalamnya menyimpan berbagai informasi hingga anggaran milik Daerah.
“Saat ini kita sedang berupaya mengamankan segera, untuk transaksi atau pembayaran, harusnya hari ini sudah On cuma saya belum mengeceknya, tapi saya memastikan aman dulu baru kita akan rilis” ungkap Adit.
Ditanya terkait besarnya pengaruh peretasan BARATRUSH terhadap kebocoran anggaran, Adit mengatakan,”Untuk transaksi tidak berpengaruh, tetap kita jalankan, dan kita sudah koordinasi dengan Bank Jateng selaku pemegang Kas Daerah, dan kalaupun misalnya data pegawai bocor, tapi kalau uang kan ada pengamanan berlapis jadi saya pastikan kas daerah aman, transaksi jalan tidak ada penundaan, pembuatan dan pembayaran atas kejadian ini,” pungkas Adit. (Gunawan).
