Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso agar meningkatkan kualitas komunikasi publik melalui optimalisasi anggaran publikasi, baik di media massa maupun media sosial.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi PKB dalam Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025 yang dibahas dalam rapat paripurna DPRD.
Fraksi PKB menilai, publikasi pemerintah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Informasi mengenai program, kebijakan, hingga capaian pembangunan harus dapat diakses masyarakat secara luas melalui berbagai saluran informasi yang kredibel.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PKB menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu mengoptimalkan anggaran publikasi sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Fraksi PKB memandang bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu meningkatkan kualitas komunikasi publik melalui optimalisasi anggaran publikasi, baik melalui media massa maupun media sosial. Publikasi yang baik akan meningkatkan transparansi pemerintahan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta memastikan berbagai program dan keberhasilan pembangunan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat,” demikian isi pendapat akhir Fraksi PKB.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso dari Fraksi PKB, A. Mansur, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dengan media harus terus diperkuat melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Politikus PKB yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Bondowoso IV tu mengatakan, peningkatan anggaran publikasi bukan semata-mata untuk kepentingan media, tetapi sebagai investasi pemerintah dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat.
“Kerja sama pemerintah dengan media melalui dinas terkait harus terus diperkuat. Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran publikasi secara lebih proporsional agar informasi pembangunan dapat tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat,” ujar A. Mansur.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai program yang telah dilaksanakan maupun yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah.
“Dengan publikasi yang optimal, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana program-program pemerintah telah berjalan, capaian yang berhasil diraih, serta agenda pembangunan yang akan dilakukan ke depan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tambahnya Mansur yang juga akademisi di UIN KH Achmad Siddiq (UIN Khas) Jember.
Sementara itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bondowoso, Arik Kurniawan, menyambut positif pandangan Fraksi PKB tersebut.
Ia menilai, selama ini anggaran publikasi pemerintah masih belum mampu mengakomodasi media di Bondowoso.
“Saya sepakat dengan pandangan Fraksi PKB mengenai perlunya peningkatan anggaran media. Sejauh yang saya ketahui, masih ada beberapa media yang belum tercover karena keterbatasan anggaran. Selain itu, nilai kerja sama yang ada saat ini juga masih relatif rendah sehingga belum mampu mengoptimalkan peran media dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat,” kata Arik.
Menurutnya, penambahan anggaran publikasi akan memberikan dampak positif, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Dengan peningkatan anggaran, diharapkan seluruh media yang memenuhi persyaratan dapat terakomodasi dalam kerja sama publikasi. Sementara media yang sudah bekerja sama juga dapat menjalankan fungsi penyebarluasan informasi secara lebih maksimal. Pada akhirnya, masyarakat akan memperoleh informasi yang utuh mengenai program dan kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.
Arik menambahkan, media memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, dukungan anggaran yang memadai dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat ekosistem informasi publik yang sehat, profesional, dan bertanggung jawab.
Melalui penguatan kerja sama dengan media massa serta optimalisasi pemanfaatan media sosial, diharapkan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Bondowoso semakin efektif sehingga berbagai kebijakan, program prioritas, dan hasil pembangunan dapat diketahui, dipahami, sekaligus diawasi oleh masyarakat secara luas.
