Kotawaringin Barat, LENSANUSANTARA.CO.ID – DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah mempercepat penanganan stunting serta menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, mengatakan upaya menurunkan angka stunting tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada infrastruktur fisik. Pemerintah juga harus memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan agar pembangunan dapat berjalan lebih seimbang.
“Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, kesehatan dan pendidikan harus menjadi prioritas yang berjalan secara bersamaan,” ujarnya di Pangkalan Bun, Senin (13/4/2026).
Selain persoalan stunting, DPRD juga mendorong pemerintah daerah memperkuat berbagai program pengentasan kemiskinan. Target penurunan angka kemiskinan diharapkan terus mengalami perbaikan hingga berada di bawah 4 persen, bahkan mendekati angka 3 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Pembahasan mengenai prioritas tersebut turut menjadi perhatian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027. DPRD berharap seluruh program yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Mulyadin menilai pembangunan harus lebih banyak diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga, termasuk melalui penguatan sektor ekonomi kerakyatan.
Ia mencontohkan pentingnya dukungan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan, maupun bantuan usaha. Langkah tersebut diyakini mampu membuka peluang ekonomi baru sekaligus membantu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
“Program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas sehingga hasil pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (Firman Muliadi).
