SIDOARJO – Pembahasan pajak ternyata tidak berhenti pada soal kewajiban membayar kepada negara. Bagi siswa SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo, pajak justru menjadi pintu masuk untuk mempertanyakan berbagai persoalan yang mereka temui sehari-hari, mulai dari jalan rusak, penggunaan APBN, pemerataan pembangunan, hingga kemungkinan adanya negara tanpa pajak.
Berbagai pertanyaan kritis itu muncul dalam kegiatan Pajak Bertutur 2026 yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II di SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo, Kamis (3/9/2026).
Mengangkat tema “Pajak Kita, Energi Generasi Juara” dengan tagline “Sehari Mengenal, Selamanya Bangga”, kegiatan tersebut menjadi sarana pengenalan perpajakan kepada generasi muda dengan pendekatan yang disesuaikan dengan usia pelajar.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Arridel Mindra dalam kesempatan tersebut menjelaskan pajak sebagai salah satu bentuk kontribusi masyarakat untuk membiayai kebutuhan negara dan pembangunan.
Ia menggambarkan perpajakan sebagai bentuk gotong royong. Menurutnya, terdapat berbagai kebutuhan masyarakat yang tidak mungkin seluruhnya disediakan oleh sektor swasta sehingga diperlukan kontribusi bersama melalui penerimaan negara.
“Pajak adalah bentuk gotong royong dalam membiayai pembangunan. Ada pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang tidak mungkin seluruhnya disediakan oleh sektor swasta sehingga diperlukan kontribusi bersama melalui pajak,” jelas Arridel.
Dalam sesi diskusi, pemahaman siswa mengenai pajak juga mulai terlihat. Salah seorang siswa bahkan dapat menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pajak tercantum dalam Pasal 23A UUD 1945 serta mengaitkannya dengan pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Suasana kegiatan semakin hidup ketika siswa diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan.
Tian, siswa kelas 8, mengangkat persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Ia mempertanyakan mengapa masih terdapat jalan rusak apabila pajak antara lain digunakan untuk membiayai pembangunan.
Pertanyaan berbeda disampaikan Abi, siswa kelas 9. Ia menyoroti efektivitas penggunaan APBN serta bagaimana pembangunan dapat dilakukan secara merata hingga wilayah terpencil.
Abi juga menyampaikan harapan agar pengelolaan keuangan negara dapat terbebas dari praktik korupsi.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa pengenalan pajak kepada pelajar tidak hanya berkaitan dengan hafalan mengenai definisi atau aturan. Siswa mulai menghubungkan penerimaan negara dengan pembangunan yang mereka lihat di lingkungan sekitar.
Agar materi lebih mudah dipahami, Penyuluh Pajak Ahli Muda Gisella Ayu Pradipta atau Gisela menggunakan perumpamaan sederhana.
Ia mengibaratkan pajak seperti air bagi tubuh manusia. Air merupakan kebutuhan penting bagi tubuh, sementara pajak menjadi salah satu sumber penerimaan utama yang digunakan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat.
Dalam penyampaian materi tersebut, Gisela juga memperkenalkan istilah free rider. Istilah itu digunakan untuk menggambarkan pihak yang sebenarnya memiliki kewajiban berkontribusi melalui pajak, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya dan tetap menikmati manfaat pembangunan.
Penjelasan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan lain dari para siswa.
Ben Joshua, siswa kelas 8, misalnya, ingin mengetahui apakah terdapat negara yang tidak menggunakan pajak.
Gisela menjelaskan bahwa pajak masih menjadi sumber penerimaan yang dominan bagi negara, meskipun APBN juga memiliki sumber penerimaan lain, salah satunya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sementara itu, Nixon, siswa kelas 9, mengajak teman-temannya untuk mempersiapkan diri menjadi generasi masa depan yang sukses dan memiliki kesadaran untuk berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia.
Bagi DJP, pengenalan pajak sejak usia sekolah merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran yang diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teori.
Melalui kegiatan Pajak Bertutur, siswa dikenalkan pada hubungan antara kontribusi masyarakat, penerimaan negara, pembangunan, dan manfaat fasilitas publik.
Program tersebut merupakan bagian dari Inklusi Kesadaran Pajak, yang diarahkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kesadaran pajak ke dalam dunia pendidikan secara terstruktur, sistematis, dan berkesinambungan.
Harapannya, ketika para siswa kelak memasuki usia produktif dan memiliki kewajiban perpajakan, mereka tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami alasan di balik pentingnya kontribusi kepada negara.
Pelaksanaan Pajak Bertutur 2026 di SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo juga memiliki makna tersendiri bagi pihak sekolah.
Tanggal 3 September bertepatan dengan hari ulang tahun Yayasan Pembangunan Jaya sekaligus hari ulang tahun Sekolah Pembangunan Jaya.
Kepala SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo Dewi Masyithoh, M.Pd., menyampaikan apresiasi kepada Kanwil DJP Jawa Timur II karena memilih sekolah tersebut sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.
Menurut Dewi, pemahaman tentang pajak perlu diperkenalkan sejak dini. Sebab, penerimaan pajak yang dikelola negara berkaitan dengan pembiayaan berbagai fasilitas dan layanan yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi sekolah untuk memperkenalkan konsep kewargaan dan tanggung jawab sosial melalui cara yang dekat dengan kehidupan siswa.
Pada akhirnya, pesan yang ingin dibangun melalui Pajak Bertutur 2026 bukan hanya tentang kewajiban membayar pajak. Lebih jauh, kegiatan ini berusaha menanamkan pemahaman bahwa pembangunan membutuhkan kontribusi bersama.
Dengan semangat “Sehari Mengenal, Selamanya Bangga”, pengenalan pajak di bangku sekolah diharapkan menjadi langkah awal menuju kesadaran yang terus tumbuh ketika siswa memasuki kehidupan bermasyarakat dan menjadi bagian dari generasi pembayar pajak Indonesia.
