OKU Raya, Lensa Nusatara – Politik identitas akan berlanjut pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, di Oku Raya. bahkan trennya menguat. Bagaimana pun juga, realitas politik yang terjadi di pesta demokrasi 2019 menjadi etalase eksploitasi politik identitas. Polarisasi berbasis irasionalitas politik identitas yang diterjemahkan dalam bentuk kampanye jahat bakal menguat dalam Pilkada 2020 apalagi ditambah fakta yang taken for granted bahwa data terakhir menunjukan Media sosial ternyata jadi pisau bermata dua. Media sosial bisa menjadi medium luar biasa berkembangnya kampanye jahat, hoax, fitnah, politisasi SARA dan politik identitas lainnya.
Akibat polarisasi di 2019, simbol-simbol politik di Indonesia menyadari bahwa politik identitas itu menjadi instrumen yang sangat ampuh dan murah untuk memobilisasi massa dan suara. Sebenarnya politik identitas hanya berlaku pada masyarakat dengan tingkat religius yang tinggi. Kemudian tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat ekonomi yang tidak begitu mapan.
Di beberapa hajat politik Pilkada, masyarakat kerap jadi korban, ketika termakan narasi negatif. Cara ini merusak sistem demokrasi di Indonesia yang mengedepankan aspek keadilan berpendapat, termasuk memilih pemimpin berdasar keyakinan, visi-misi, program, kualitas, serta rekam jejak. Terlepas berasal dari suku atau agama apa pun itu.
Sebagai bangsa yang semakin cerdas berdemokrasi, sudah saatnya mengesampingkan hal-hal yang bersifat mendiskriminasi satu sama lain. Tujuan pemilu, idealnya memilih pemimpin yang amanah, jujur, dan bisa mensejahterakan rakyat. Masing-masing individu harus bisa mengutamakan sikap toleransi antarsesama umat manusia agar perpecahan bisa dihindari.
Sementara itu untuk meminimalisir politik identitas dalam Pilkada 2020 dapat dilakukan dengan langkah bersama untuk mencegah politik SARA dan politik identitas di Pilkada 2020. Pertama, partai politik perlu mengusung kader-kader yang berkualitas dan berintegritas di Pilkada sehingga pertarungan di Pilkada tidak diwarnai oleh kampanye berbau SARA, tetapi pertarungan program-program membangun daerah. Kedua, menciptakan masyarakat yang melek digital.
Karenanya pendidikan bagi warga untuk menjadi pengguna digital yang bijaksana mesti menjadi agenda prioritas berkesinambungan dan juga terkonsolidasi antar semua pemangku kepentingan terkait pemilu, meliputi KPU, Bawaslu, Kominfo, Kemdiknas, Kemdikti, Kempora, KPPPA, Kemendagri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. (Alhafiz)
