Buton Utara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Dinas kominfo, informatika dan persandian (DisKominfo) melalui(Kordinator Network Operator Center Kominfo)
Johan satari, S.Si menegaskan untuk kebutuhan Sistim Informasi Keuangan Daerah (SIPD)menjamin tdk ada kendala jaringan yang memicu telambatnya Pengurusan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)kecuali aplikasinya bermasalah.
Johan yang Juga menjelaskan aplikasi SIPD servernya berada di kementrian dalam negri,tentunya bisa di akses kapan dan di mana saja selama ada signal internet dengan menggunakan browser.
Terkait akses SIPD kami jamin tidak ada masalah, SIPD itu aplikasi yang servernya di kementerian dalam negri. Jadi bisa di akses kapan dan dimana saja selama ada internet dengan menggunakan browser, tidak harus di kantor, pakai hp pun bisa diakses. Yang dikirimpun hanya data, bukan voice dan video.jelanya,saat di konfirmasi lewat Watsapp,Selasa 23 Maret 2021,
Johan kembali menegaskan kebutuhan internet di setiap Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Pihaknya suda disediakan,terkhusus Badan Keuangan Daerah(BKD)lanjutnya adalah prioritas yang di utamakan oleh Diskominfo Butur Yakni dengan di alokasikan 10Mbps.
Tidak hanya itu lanjutnya Di rumah Kepala Bidang Anggaran(Badan Keuangan Daerah) Dinas Kominfo juga mengalokasikan Sebesar 10Mbps,sehingga pihaknya memastikan untuk mengakses aplikasi SIPD itu suda cukup bahkan di anggap lebih dari cukup.
Untuk kebutuhan internet OPD tetap kami sediakan, termasuk keuangan kami prioritaskan, Untuk kantor BKD kami sudah alokasikan 10Mbps, di rumah Kabid Anggaran BKD Pak Nasir kami alokasikan juga 10Mbps. Laporan penggunaanya kami punya.tegasnya.
Lebih lanjut Johan menuturkan,sebagai OPD teknis DisKominfo tidak di beri Akses sampai ke pengaturan pembagian internet di internal OPD.sehingga tidak mengetahui kendala yang ada jika terjadi masalah atau kurang maksimalnya jaringan di salah satu kantor OPD.
Untuk BKD mengakses aplikasi SIPD ini lebih dari cukup. Mungkin kendalanya pengaturan jaringan di internalx yang kurang maksimal, Kami tidak bisa memantau pembagianx disana, sebagai OPD teknis kami tidak diberi akses,jelas Johan.
Kendala ini juga ada pada beberapa OPD lain, dimana pengadaan peralatan dan seting jaringannya tidak dikordinasikan dengan kominfo, akhirnya kurang maksimal, Nanti setelah ada kendala baru kami di sampaikan. Jika dari awal dikordinasikan dengan kami tentunya tidak akan ada kendala.jelasnya lagi.
Johan kembali menegaskan,Dalam waktu dekat ini kominfo Butur akan merapikan seluruh jaringan yang ada di OPD agar dapat dikontrol dan berfungsi dengan baik. Hal ini sesuai tupoksi kami sebagai pengelola arsitektur SPBE dan e-goverment di daerah, sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pepres no 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik.
Sesuai tupoksi,Dalam waktu dekat kami akan Merapikan seluruh jaringan yang ada di OPD agar dapat dengan mudah di kontrol dan berfungsi dengan baik.
Kami akan bersurat,hasilnya akan disampaikan oleh Kadis kepada Bupati Butur sebagai laporan.jelasnya
Langkah ini kami lakukan untuk mewujudkan misi ke 4 RPJMD Bupati dan Wakil Bupati, Ridwan Zakariah – Ahali : mewujudkan tata pemerintahan yang baik, profesional, bermartabat dan meningkatnya kesejahteraan ASN pungkas Johan.(Dirwanto)
