Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID
Banyak keluarga penerima manfaat (KPM) di Bondowoso mengeluhkan bantuan beras melalui program keluarga harapan (PKH) tidak bisa dicairkan, bahkan ada yang sampai 7 bulan tidak menerima beras bantuan melalui PKH tersebut.
PJ Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bondowoso, Anisatul Hamidah mengatakan, penundaan pencairan Bansos berupa beras kepada KPM PKH, karena kebanyakan nomor induk kependudukan (NIK) KPM tidak online.
“Yang bermasalah adalah adminduk (administrasi kependudukan) tidak online,” kata dia, kepada Lensa nusantara.co.id saat dikonfirmasi di Kantornya, Rabu, (18/8/2021).
Oleh karenanya, pihaknya saat ini terus melakukan updating data untuk memperbaiki data KPM yang bermasalah.
Menurut dia, data dari Kementrian sosial (Kemensos) pusat mencatat ada sekitar 21 juta KPM yang ditidurkan atau di non aktifkan sementara.
“Rata-rata persoalan NIK,’ ungkapnya.
Anis sapaan PJ Kadinsos itu menambahkan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di Desa merupakan ujung tombak pendataan keluarga penerima manfaat, dari semua Bansos yang ada di bawah program Kemensos RI.
Sehingga, Dinsos terus lakukan upaya perbaikan. Dia mengatakan, DTKS yang diminta oleh kemensos RI saat ini, sudah 87 persen valid.
“Alhamdulillah, sekarang banyak KPM yang sudah cair, memang ada yang sampai 7 bulan tidak cair. Karena DTKS-nya di perbaiki,” jelasnya.
Anis juga mengimbau kepada masyarakat, jika ada data-data penerima yang seharusnya tidak layak menerima bantuan, hendaknya dilaporkan ke Dinsos.
“Harus by name by address, nanti kita usulkan ke Kementerian agar nama yang tidak layak menerima supaya terhapus dari data Kemensos,” tutupnya. (*/ubay)
