Trenggalek, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Trenggalek kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021. Capian ini tentunya membuktikan bawasannya Pemerintah Kabupaten Trenggalek berhasil membuktikan mampu mempertahankan konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang baik.
WTP yang diraih Trenggalek sendiri merupakan WTP ke-6 yang diraih secara berturut-turut sejak tahun 2017 lalu. Hal ini dibenarkan Hartoko, Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Trenggalek.
“Predikat Wajar Tanpa Pengecualian ini merupakan predikat WTP kali ke enam yang diraih oleh Trenggalek secara berturut-turut. Pertama kita raih pada tahun 2017 lalu, yang merupakan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016,” terangnya.
Penghargaan Opini WTP untuk Trenggalek diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin di Isyana Ballroom, Hotel Bumi, Kota Surabaya, Senin (14/11/2022)
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Taukhid dalam kegiatan ini mengapresiasi capaian pemerintah daerah yang berhasil mengelola dan menyajikan laporan keuangan dengan baik. Meskipun dalam kondisi yang tidak biasa, akibat Pandemi COVID 19, mayoritas pemerintah daerah di Jawa Timur masih bisa menjalankan pemerintahan dengan baik.
kemudian Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam kegiatan penghargaan pengelolaan keuangan pemerintah itu menambahkan “rapor dari laporan keuangan kita sudah di terima. Alhamdulillah hasilnya sangat baik, mayoritas mendapatkan WTP,” ungkap Gubernur Jatim.
Kedepan, sambung Khofifah dalam kesempatan itu,pemprov akan terus mendorong agar semua daerah bisa mendapatkan WTP. Selain WTP pertumbuhan ekonomi inklusif juga perlu kita dorong. Semoga ini bisa memberikan tetesan kesejahteraan kepada masyarakat.
Mendapatkan predikat ini, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengatakan, “saya bersyukur berterimakasih kepada seluruh jajaran di OPD yang telah bekerja keras mempertahankan akuntabilitas keuangan daerah sehingga memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian 6 kali berturut turut,” terangnya.
Tentu ini tidak mudah, untuk mempertahankan maka kita terus update semua regulasi. Kemudian bekerja sebaik mungkin, baik dari segi perencanaan, penganggaran maupun evaluasi setelah pengerjaan.
“Dibidang perekonomian kita fokus pemulihan bencana, setelah itu sektor-sektor primer seperti Agro, UMKM dan juga pariwisata berbasis komunitas dan desa yang menjadi prioritas,” tutupnya (Nov)
