Pemerintahan

DPRD Trenggalek Setujui Raperda Tentang APBD Tahun 2023 Menjadi Perda

8
×

DPRD Trenggalek Setujui Raperda Tentang APBD Tahun 2023 Menjadi Perda

Sebarkan artikel ini
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek

Trenggalek, LENSANUSANTARA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek berikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD Tahun 2023 menjadi peraturan daerah (Perda). Persetujuan itu disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek, Senin (28/11/2022).

Atas persetujuan tersebut, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengaku bersyukur sehingga dengan proses yang berjalan relatif tepat waktu diharapkan tidak ada keterlambatan khususnya dalam hal pelaksanaannya.

Example 300x600

Mas Bupati Ipin sapaan akrabnya juga berpesan, kepada jajaran eksekutif untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Terlebih di tahun 2023 dan 2024 di mana memasuki tahun politik, APBD yang yang telah disetujui bersama agar benar-benar dikawal dengan baik.

BACA JUGA :
Ketua TP PKK Trenggalek Hadiri Safari Ramadhan di Watulimo, Ini Pesannya

“Ingat, dalam pembahasan bahwa anggaran tahun 2023 kita mengarahkan kepada fokus pemulihan bencana, kemudian kedua bagaimana mempercepat proses akselerasi ekonomi di masyarakat,” ungkapnya.

BACA JUGA :
PKS Trenggalek Warning Bacalon Segera Tentukan Sikap dalam Pilkada, Petahana Masuk Nominasi

Maka belanja jangan lagi ngendon di tengah-tengah sampai akhir, tolong eksekusi kalau bisa lelang mulai Februari sudah harus lelang, saya tidak mau lagi ada pekerjaan melalui konvoi masa anggaran, mending gagal tender berkali-kali tapi kita dapat penyedia yang qualified.

“Dari pada kalau mepet waktu, seadanya kita nggak evaluasi akhirnya ternyata ketika dikerjakan mereka nggak punya modal, nggak punya apa. Kita nyusun anggaran susahnya setengah mati jangan sampai tinggal nyerap saja tidak terserap,” terangnya.

BACA JUGA :
Peringatan Hari OTODA ke-27 Hardiknas, Bupati Trenggalek Tekankan Pelayanan Bukan Sekedar Pendekatan

Apalagi, ada tanggung jawab yang tidak mudah karena pada tahun 2024, Indonesia dituntut untuk bisa mewujudkan nol kemiskinan ekstrim. Untuk itu Mas Ipin meminta agar penyerapan anggaran benar-benar maksimal sehingga ekonomi berputar,” tutupnya. (Nov)