Blitar, LENSANUSANTARA.CO.ID – Bupati Blitar, Rini Syarifah memimpin Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi dan Pembahasan Rencana Aksi Monitoring Centre of Prevention – MCP KPK-RI tahun 2023 di ruang Penataran Kantor Bupati Blitar, Kamis (06/4/2023).
Pada rapat koordinasi itu Bupati Blitar didampingi oleh Sekretaris Daerah.
Hadir pada kesempatan itu Ketua dan Wakil Ketua DPRD, beberapa Pimpinan OPD khususnya pengampu Area Intervensi MCP, Pimpinan Instansi Vertikal, Direktur Bank Jatim, Direktur BUMD.
Rakor kali ini sangat istimewa, karena agendanya mendengarkan arahan dari Tim Koordinasi /Supervisi KPK RI yang dipimpin Ibu Irawati, Bapak Untung Wicaksono, Bapak Azril Zah, dan ibu Fathia Rahman.
Acara diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pembacaan Doa dan Sambutan Sambutan dan terakhir penutupan oleh Sekretaris Daerah.
Dalam sambutan sekaligus pengarahannya Tim Koordinasi /Supervisi KPK RI menyampaikan mengenai manfaat MCP KPK dalam membantu Pemda mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transaparan dan akuntable khususnya, dalam upaya pencegahan korupsi, dilanjutkan penjelasan substansi dari masing-masing area intervensi, serta titik titik rawan terjadinya korupsi.
Sementara itu dalam sambutannya Bupati Blitar Rini Syarifah menyampaikan selamat datang kepada Tim Supervisi MCP KPK RI. Rapat koordinasi dilaksanakan untuk menindaklanjuti Surat Pimpinan Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI Nomor : B/1640/KSP.00/70-74/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal Koordinasi Program Pencegahan Korupsi.
Menurut Bupati Monitoring Centre of Prevention – MCP KPK-RI tahun yang dilaksanakan sejak tahun 2016 merupakan aplikasi untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, dan telah banyak membantu Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahannya dan mendorong pemerintah daerah melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah.
Hal itu sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah Kab Blitar tercermin dalam Misi III RPJMD Tahun 2021-2026. “Pengoptimalan kinerja pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas,” kata Bupati.
Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa capaian MCP dan Survey Penilaian Integritas atau SPI Kabupaten Blitar 2 tahun yaitu Tahun 2022. Capaian MCP dan SPI Kabupaten Blitar selama 2 tahun tersebut menunjukkan trend perbaikan meskipun belum maksimal.
“MCP Kab Blitar Tahun 2021 memperoleh score 79,42 berada pada nomor urut 36 dari 38 Pemda di Jawa Timur dan Tahun 2022 memperoleh score 91% dari target 90% dan berada pada peringkat 29 dari 38 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur,” jelasnya.
“SPI Kabupaten Blitar Tahun 2021 diperoleh score : 73,8 sedangkan Tahun 2022 dengan poin sebesar 76,8,” sambung dia.
Melalui rakor ini Bupati berharap Tim dapat memberikan pencerahan, panduan dan bimbingan dalam mengimplementasikan MCP agar dapat menghasilkan capaian yang optimal dalam upaya mewujudkan good governance.
Ia juga berpesan agar seluruh OPD pengampu area intervensi untuk bisa menyimak, dan mendiskusikan berbagai hal yang terkait dengan ini sehingga dalam pelaksanannya tidak terjadi mispersepsi, sekaligus mendapat titik kelemahan yang harus diperbaiki.
Dalam Rakor juga dilaksanakan acara dialog interaktivyang berlangsung dengan akrab,serta paparan dari beberapa Pimpinan OPD dengan focus pada optimalisasi pendapatan daerah, managemen pengelolaan aset daerah, penanganan PSU /Fasum dan Fasos Perumahan dan terakhir mekanisme pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa/PBJ.
Sementara di kesempatan terpisah Inspektur Kabupaten Blitar, Agus Cunanto menambahkan bahwa Rakor ini merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi Tim Koordinasi dan Supervisi MCP KPK RI tahun 2023 di wilayah Jawa Timur.
“Sebelum ini seluruh Pemda dikumpulkan di masing-masing Bakorwil untuk menerima bimbingan teknis, dan Kabupaten Blitar di Bakorwil Madiun pada Selasa lalu.” Ujarnya.
Menurutnya jika menyimak sambutan Bupati dan Pimpinan Dewan yang mengikuti hingga selesai acara menunjukkan tingginya komitmen Pimpinan Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Masih kata dia, untuk mengukur komitmen digunakan 2 tools/Instrumen yaitu MCP dan SPI atau Survei Penilaian Integritas.
Menurut Inspektur sangat logis, disamping MCP dapat membantu memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, mendorong pemerintah daerah melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah, juga MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan terhadap area intervensi yang rawan terjadinya korupsi, dan sejak Tahun 2022 MCP penanganannya melibatkan Kemendagri, BPKP, dan Deputi Korsupgah KPK.
“Rakor ini sangat penting karena sesuai surat Deputi Korsupgah KPK RI Nomor B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 tanggal 28 Februari 2023, telah terjadi perubahan baik mengenai indikator dan sub indikator MCP, metode penilaiannya pun juga berbeda dari sebelumnya,”paparnya.
“Penilaian tidak hanya dari segi kelengkapan dokumen, akurasi data, dan ketepatan waktu pelaporan namun yang lebih penting adalah dinilai juga tingkat kedalaman/kualitas laporan oleh Tim pusat (Profesional Judgement), serta aspek kebermanfaatan bagi masyarakat,” imbuhnya.
Sementara dalam sambutan penutupan Sekretaris Daerah menyatakan dari rakor ini telah banyak menghasilkan saran masukan berharga, sehingga pihaknya berjanji untuk segera menindaklanjutinya bersama OPD terkait dalam waktu segera.(Arif/ ADV/Kominfo)
