Kaur, LENSANUSANTARA.CO.ID – DPRD Kabupaten Kaur menggelar sidang paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia ke 78. Peringatan HUT RI ke 78 tahun 2023 mengusung tema “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”. Rapat digelar di ruang sidang lantai 3 gedung DPRD Kaur. Rabu, 16 Agustus 2023.
Rapat ini dihadiri unsur pimpinan dewan, Plt Bupati Kaur, H. Herlian Muchrim, ST didamping Sekda Kaur, seluruh unsur pimpinan forkopimda, seluruh kepala OPD, Camat, LSM dan Insan Pers.
Saat diwawancarai, Ketua DPRD Kaur Diana Tulaini mengatakan hendaknya Pemerintah Kabupaten Kaur bisa menyesuaikan program antara pusat dan daerah. Dan pihaknya (DPRD.red) akan terus mendukung apa yang menjadi kebijakan apalagi dalam mengambil keputusan strategis.
“Setelah kita mendengar pidato presiden tadi tentunya kita berharap kebijakan pemerintah daerah harus beriringan dengan kebijakan pemerintah pusat. Dan harus kita dukung,” ucapnya.
Dikutip dari media center MPR RI dalam pidato kenegaraanya Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya seorang pemimpin memiliki kepercayaan publik sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan. Menurut Presiden, tantangan di masa mendatang tidak mudah sehingga membutuhkan keberanian dan kepercayaan seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer.
“Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia,” ujar Presiden saat menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 16 Agustus 2023.
Presiden Jokowi menyebut bahwa posisi presiden tidak senyaman yang dipersepsikan. Banyak tanggung jawab besar yang harus diemban dan berbagai permasalahan rakyat yang harus diselesaikan.
“Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun, apapun bisa disampaikan kepada Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial,” ungkap Presiden.
Presiden Jokowi pun menyayangkan mulai hilangnya budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa di Tanah Air. Menurut Presiden, saat ini kebebasan dan demokrasi justru digunakan masyarakat untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah.
“Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar,” ucap Presiden.
Oleh karena itu, Presiden berharap seluruh pihak dapat bersatu menjaga moralitas ruang publik dan mentalitas masyarakat. Hal tersebut penting dilakukan agar Indonesia dapat tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa, menuju Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa kewenangan dalam penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ada di partai politik dan koalisi partai politik. Presiden menyebut bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan capres dan cawapres di Pilpres mendatang.
“Perlu saya tegaskan saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan Undang-Undang, yang menentukan capres dan cawapres itu partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya,” tegas Presiden.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin, para pimpinan dan anggota MPR RI, para pimpinan dan anggota DPR RI, para pimpinan dan anggota DPD RI, para pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara, Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla, istri Presiden ke-4 RI Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju. (SMI)
