Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jember tingkatkan layanan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Jember, Rabu (3/1/2024).
Kepala Disnaker Jember Suprihandoko mengungkapkan, banyak PMI dari Kabupaten Jember yang bekerja di luar negeri melalui prosedur tidak resmi. Tentunya yang bersangkutan tersiksa dan bekerja juga tidak tenang.
“Bahkan yang kami tangani selama tahun 2023 jumlahnya sangat banyak sekali. Kriteria dalam keadaan sehat, stress berat dan bahkan sampai ODGJ. Kemarin sudah diserahkan ke Dinas Sosial, orangnya lupa sama sekali terhadap tempat tinggalnya,” terangnya.
Suprihandoko menambahkan, seperti kasus di Kecamatan Silo, ketika diantarkan ternyata dia tidak mau masuk kerumahnya. Akhirnya pihaknya melibatkan Kepala Desa dan Kepolisian, ternyata waktu berangkat ke luar negeri tidak sesuai prosedur.
“Maka dari itu, kami berkerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Jember mengajukan rancangan perda perlindungan pekerja migran Indonesia dari Jember,” terang Kadisnaker.
Muulai dari calon PMI atau PMI yang sedang di luar negeri sampai paska menjadi PMI, Suprihandoko berharap, mudah-mudahan Perda ini segera diselesaikan tahun 2024, sehingga di tahun 2025 pihaknya sudah mempunyai perda pekerja migran Indonesia.
Pihaknya juga mendatangkan dari Kementerian Tenaga Kerja RI, katanya, bahwa sosialisasi Bimtek aplikasi siap kerja yang dilaksanakan seluruh Desa dan Kelurahan di Indonesia baru satu yang ada dikabupaten Jember.
“Harapan kami semua orang harus tahu dan semua Desa punya operator pencari kerja ke luar negeri, ketika ada data basis tentang pencari kerja bisa kita pegang,” harapnya.
“Kami siap untuk melatih, mempersiapkan calon-calon PMI agar betul bekerja profesional di negara tujuan,” tuturnya (Dri).
