Politik

KPU Purwakarta Gelar Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 Bersama Insan Pers

×

KPU Purwakarta Gelar Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 Bersama Insan Pers

Sebarkan artikel ini
Ketua KPU Purwakarta
Oyang ST Binos Perwakilan dari KPU Purwakarta saat sesi tanya jawab dengan insan Pers

Purwakarta, LENSANUSANTARA.CO.ID – Bertempat di Hotel Situbuleud Jl. Siliwangi Nom. 11 Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Jawa Barat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purwakarta menggelar Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 Bersama Pers se-Kabupaten Purwakarta bertajuk “Informasi Sehat Untuk Demokrasi Hebat”.

“KPU Purwakarta berkomitmen bahwa dalam tahapan Pemilu tahun 2024 ini merupakan sarana integrasi bangsa,” tegas Ketua KPU Purwakarta Dian Hardiana. Minggu (11/02/2024).

Example 300x600

Lebih lanjut, menurut Dian Hardiana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017.

“Sebagaimana telah disebutkan, masa tenang akan berlangsung selama tiga hari. Dalam kurun waktu tersebut, tidak boleh ada seorangpun yang berkepentingan untuk melakukan kampanye,” jelasnya.

Dalam pasal 278 ayat 2 UU No 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa selama masa tenang tersebut, baik pelaksana, peserta, atau tim kampanye dilarang menjanjikan imbalan kepada pemilih untuk:

  • Tidak menggunakan hak pilihnya
  • Memilih pasangan calon
  • Memilih partai politik peserta pemilu tertentu
  • Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu
  • Memilih calon anggota DPD tertentu

Teruntuk pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang melanggarnya, akan dikenakan pidana. Hukumannya tercantum dengan jelas dalam pasal 523 ayat 2. Padanya tertulis bahwa yang melanggar akan dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah.

Dalam pasal 287 ayat 5, tertulis, “Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.”

“Untuk memastikan bahwa kita sudah masuk ke dalam pemilih sebaiknya kita chek dulu melalui “Chek DPT Online” lalu kita memasukan nomor NIK kita kemudian nanti nama kita akan muncul di data tersebut. Apakah sudah masuk DPT apa belum, jika data kita sudah terdaftar, maka secara otomatis kita bakal tahu lokasi TPS mana posisi kita nanti untuk memilih,” imbuhnya.

BACA JUGA :  Kecamatan Bantaeng Jadi Lokasi Terakhir Pelaksanaan Monitoring Persiapan Pemilu 2024

Menurut Oyang ST Binos selaku SDM Parmasosdiklih saat menuturkan di Hotel Grand Situbeud. Negara melalui Undang-Undang no.7 telah menunjuk DKPP, KPU, PPK, PPS dan KPPS, untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana peraturan perundang yang telah ditetapkan oleh negara.

“Kerahasiaan itu harus dijaga, karena Pemilu ini bersipat Langsung Bebas Umum dan Rahasia. Jadi hak suara itu harus benar benar kita untuk menjaga kerahasiaannya agar tidak bocor karena bersifat rahasia,” ungkap Oyang.

Dalam Undang-Undang ini telah ditetapkan, bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575, dimana daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/ kota, dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi.

Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini, bunyi Pasal 187 ayat (5) UU ini.

Adapun jumlah kursi DPRD provinsi, menurut UU ini, ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 120 mengikuti jumlah penduduk pada provinsi yang bersangkutan.

Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Sementara j umlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi.

“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR provinsi sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 189 ayat (5) UU ini.

Untuk jumlah kursi DPRD kabupaten/kota, menurut UU ini, ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi, didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota.

Ditegaskan dalam UU ini, KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan UndangUndang ini. Dalam penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD KabupatenlKota sebagaimana dimaksud, KPU melakukan konsultasi dengan DPR.

BACA JUGA :  Kasi Intel Kejari Abu Nawas Siap Kawal Pemilu dan Diskusi dengan KPU 7 x 24 Jam

Adapun jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) untuk setiap provinsi, menurut UU ini, ditetapkan 4 (empat), dengan daerah pemilihannya adalah Provinsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menyebutkan, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Adapun Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

“Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 199 UU ini.

“Sementara anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut UU ini, tidak menggunakan haknya untuk memilih,” Oyang.

Pengusulan dan Penetapan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang ini menegaskan, bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoLeh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud hanya dapat mencalonkan 1 Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka,” bunyi Pasal 223 ayat (2) UU No. 7/2017 ini.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, menurut UU ini, dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota. DPR, DPD, dan DPRD.

Adapun pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain serta Pasangan Calon yang bersangkutan. Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik, menurut UU ini, ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain dari setiap Partai Politik yang bergabung serta Pasangan Calon yang bersangkutan.

BACA JUGA :  Ikut Pilkada Dumai, Viencent Resmi Ambil Formulir ke Sejumlah Parpol

“Masa pendaftaran bakal Pasangan Calon paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara,” bunyi Pasal 226 ayat (4) UU ini.

Ditegaskan juga dalam Undang-Undang ini, Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud, Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.

Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Undang-Undang ini, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang (mengusung) bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti.

Selanjutnya, KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 1 hari setelah selesai verifikasi.

Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud,bunyi Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini juga menegaskan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkari oleh KPU. Selain itu, salah seorang dari bakal Pasangan Calon atau bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU. (Maman)

**) IIkuti berita terbaru Lensa Nusantara di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.