Madiun, LENSANUSANTARA.CO.ID – Rapat Koordinasi (Rakor) pengamanan Pilkada Kabupaten Madiun 2024 digelar pada Selasa, 10 September 2024, di Pendopo Muda Graha, Kabupaten Madiun.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Madiun, Mashudi, melaporkan bahwa tujuan rakor ini adalah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu guna menjaga keamanan dan kondusifitas selama pelaksanaan Pilkada. Dengan kerjasama yang solid, diharapkan partisipasi masyarakat meningkat, dan Pilkada berjalan aman, tertib, serta demokratis.
“Tujuan rakor ini adalah untuk mengoptimalkan sinergitas Pemda, TNI, Polri, KPU, Bawaslu dalam menjaga keamanan konduktivitas demokrasi dan kedaulatan bangsa di wilayah Kabupaten Madiun,” ujar Mashudi.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto, menekankan pentingnya persiapan matang menghadapi setiap tahapan Pilkada. Penetapan tahapan Pilkada akan dimulai pada 22 September 2024, dan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, hingga aparat penegak hukum, harus bekerja maksimal dalam memastikan keamanan di setiap tahapannya.
“Kita harus menjaga netralitas ASN dalam Pilkada ini, karena hal tersebut merupakan kunci menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” tegasnya.
Selain itu, Tontro Pahlawanto juga memastikan bahwa anggaran untuk pelaksanaan Pilkada sudah disalurkan dengan baik dan prosesnya dipantau oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan persiapan ini, diharapkan Pilkada di Kabupaten Madiun bisa berlangsung tanpa kendala.
Di kesempatan yang sama Kapolres Madiun, AKBP Muhammad Ridwan, menambahkan bahwa pihak kepolisian telah meluncurkan operasi pengamanan “Mantap Praja” sejak 19 Agustus hingga 31 Desember 2024. Operasi ini melibatkan koordinasi internal dan eksternal untuk memastikan situasi di Kabupaten Madiun tetap kondusif sepanjang masa Pilkada.
Kapolres Madiun juga mengakui adanya potensi kerawanan, terutama karena Pilkada ini seringkali menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat. Potensi kerawanan terbesar berasal dari persaingan antar partai pengusung, yang bisa memicu situasi kurang kondusif jika tidak dikelola dengan baik.
“Kami menyadari, karena ini adalah Pilkada pemilihan bupati, potensi kerawanannya tetap ada. Namun, kami berharap semua pihak, mulai dari penyelenggara, aparat keamanan, pemerintah daerah, hingga masyarakat, bisa menjaga kondusifitas,” ucap Kapolres Madiun.
Kapolres juga menyoroti potensi kerawanan lainnya, seperti kampanye hitam (black campaign) dan penyebaran hoaks, terutama di media sosial.
“Isu di media sosial seperti hoaks dan kampanye hitam bisa menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, kami mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan bijak dalam menggunakan media sosial selama Pilkada,” tambahnya.
Aparat keamanan berkomitmen penuh untuk memastikan proses Pilkada berjalan lancar dan aman. Rakor ini juga menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dan komitmen semua pihak dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan sukses di Kabupaten Madiun.