Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Setelah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara periode 2025-2030, masyarakat menanti 100 hari kerja pasangan Amalia-Wachid untuk daerah yang selama ini dikenal masih tingginya kemiskinan ekstrim dan penganggurannya tersebut. Eksekusi nyata tentang program dalam janji politik saat kampanye beberapa waktu lalu sangat ditunggu sekitar 1,06 juta jiwa penduduk Kabupaten Banjarnegara.
Dalam janji politik saat kampanye, Amalia-Wachid mempunyai visi untuk Memajukan dan Mensejahterakan Banjarnegara, serta 5 Misi yang dibawanya, seperti meningkatkan Infrastruktur dan Pelayan Publik, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Ramah Lingkungan dan Mewujudkan Pemerintah yang Transparan dan Baik.
Masyarakat seolah tidak sabar untuk menunggu gebrakan 100 hari kerja pasangan Amalia-Wachid, karena menganggap banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan.
“Sebagai salah satu warga yang kemarin memilih Bu Amalia sama Gus Wachid, tentu saya sama dengan masyarakat lainnya, berharap Banjarnegara bisa mengalami perubahan dan kemajuan di segala bidang sesuai janji politiknya, makanya saya menunggu ini 100 hari kerjanya seperti apa, dan dimulai darimana,” jelas Supriyanto, salah satu warga Desa Kecamatan Rakit, Kamis, (27/2/2025).
Sementara menurut Wakil Bupati Banjarnegara Wachid Jumali, saat ditanya di sela-sela kegiatan Hari Jadi Banjarnegara pada Rabu,(26/2) kemarin menegaskan, dalam program 100 hari kerja, dirinya sudah mencanangkan beberapa kegiatan.
“Program 100 hari kerja sudah kita canangkan, dan nanti kita sampaikan prioritas-prioritasnya dan tentu kita perlu percepatan banyak hal, paling tidak semua bidang kita sudah canangkan untuk semua Dinas maupun OPD agar punya program 100 hari kerja sesuai misi visi kami Bupati dan Wakil Bupati,” tegas Wakil Bupati Wachid Jumali.
Dalam awal menjabat, Amalia-Wachid saat ini memang dihadapkan oleh beberapa permasalahan yang memang harus dikebut, salah satunya penataan kawasan yang terkena longsor parah akibat pergerakan tanah yang terjadi di daerah atas, dengan kendala utama yaitu terjadinya efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat.
