Inspektorat ‎Launching Kick Off PPDAK, Bupati Banjarnegara Berharap Tidak Sekedar Seremonial

Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Banyaknya permasalahan yang terjadi di Pemerintahan tingkat bawah, terkait pengelolaan anggaran yang selama ini masih banyak di temukan, sekitar 60 Desa yang terdiri dari Kepada dan Sekretaris Desa mengikuti Launching Perluasan Percontohan Desa Anti Korupsi bersama Inspektorat Kabupaten Banjarnagara di Balai Desa Mertasari, Kecamatan Purwanegara.
‎
‎Kick Off Perluasan Percontohan Desa Anti Korupsi (PPDAK) yang di mulai pukul 11.00 WIB, yang dibuka langsung Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana itu, juga dihadiri Ketua Dewan Anas Hidayat SE, Ketua Komisi 1 DPRD Isnan R, Kepala Inspektorat, Kepala Dinpermades,  Asisten 1 Kesra, Camat se Kabupaten, serta beberapa perwakilan OPD lainnya berlangsung selama 1 jam.
‎
‎Dalam sambutanya, Bupati Amalia mengharap launching tersebut tidak hanya sekedar seremonial.
‎
‎” Saya harap launching ini tidak sekedar seremonial tetapi menjadi langkah awal Kades di Banjarnegara untuk melaksanakan transparansi, sehingga semua terbebas dari korupsi, dan disini ada tidak Camat yang tidak hadir, yang hadir tunjuk jari, yang tidak hadir tolong dicatat, saya tidak puas,” tegas Bupati Amalia.
‎
‎Peran Inspektorat Banjarnegara selama ini memang belum bisa dianggap memuaskan kinerjanya, selain pernah melakukan blunder salah penghitungan terkait kasus Sekdes Kaliwinasuh yang mengakibatkan di penjara, ditambah adanya temuan wartawan tentang beberapa Desa di salah satu Kecamatan yang dijadikan obyek  pemerasan oleh oknum Instansi yang biasa disebut pojok barat beberapa waktu lalu, disitulah menandakan adanya seperti tumpang tindih atau saling mendahului dalam melakukan pemeriksaan antara APIP dan lembaga tersebut.
‎
‎”Ya sehingga kami memperkuat Inspektorat dan tentunya kami sudah bekerjasama juga dengan kejaksaan kemarin sudah MOu dengan Jaga Desa, sehingga kami harap dengan pendampingan dari Inspektorat ini pada saatnya desa bisa melakukan transparansi, sehingga oknum-oknum bertanggung jawab itu tidak bisa lagi menjadikan obyek bagi desa-desa tersebut,” jelas Amalia kepada lensanusantara.co.id.
‎
‎Menanggapi masalah empat Desa yang dijadikan obyek dugaan pemerasan, Bupati Amalia  menambahkan,”Itu saya pasrahkan semuanya dalam proses, kamu kembalikan kepada pihak-pihak yang berkewenangan,” pungkasnya.
‎
‎Dalam kegiatan tersebut, selain Bazar mengenalkan produk UMKM asli masyarakat Mertasari, juga ada pertunjukan kuda lumping yang dibawakan oleh anak-anak SD.
‎