Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Bertempat di RM Omah Dawet Ayu yang berada di Desa Petambakan, Kecamatan Madukara, Forum Kepala dan Perangkat Desa (FKPD) Kabupaten Banjarnegara, melaksanakan Buka Bersama (Bukber). Acara yang dimulai pukul 16.00 WIB, juga dihadiri ratusan Kades yang tersebar di 20 Kecamatan tersebut.
Selain Kepala Desa, beberapa tamu undangan seperti Bupati Banjarnegara Amalia Desiana, Ketua DPRD Anas Hidayat, Kepala Dinas Dinpermades Hendro, Kejaksaan, Kapolres dan beberapa perwakilan OPD, juga terlihat hadir dalam acara yang penuh dengan keakraban tersebut.
Menurut Bupati Banjarnegara Amalia Desiana, dirinya mengapresiasi kegiatan silaturahmi dan buka bersama yang dilakukan oleh FKPD.
“Alhamdulillah sangat mengapresiasi sekali kegiatan silaturahmi dan buka bersama dengan FKPD Dipayudha Banjarnegara, mudah-mudahan ini langkah awal menuju kekompakan dari Forum Kepala Desa di Banjarnegara, solid dan menjadi satu keluarga,” jelas Amalia kepada wartawan, Minggu, (16/3/2025)
Ditanya tentang banyaknya Kepala Desa yang saat ini kebingungan dengan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, Amalia mengatakan. “Insya Allah kami akan menguatkan dari sektor OPD Dinpermades untuk mendampingi, karena yang bingung rata-rata Kades baru, jadi kami akan mendampingi agar bisa menyesuaikan, dan menanggapi Koperasi merah Putih ini kan belum resmi di rinci, kami masih menunggu arahan pusat, tapi kami selalu kordinasi dengan Pemdes agar mempersiapkan diri dan aturan resminya menunggu pusat,” tambahnya.
Sementara menurut Ketua FKPD Renda Sabita Noris, SH.M.Kn menyampaikan bahwa saat ini dengan regulasi yang terkesan tumpang tindih yang dibuat Kementerian Desa, selain membuat kebingungan Kades serta serta visi misi yang sudah di tata untuk kemajuan dan pembangunan desa tidak jalan sama sakali, Kades Purwonegoro tersebut akan tetap menggunakan peraturan lama, sebelum ada kejelasan aturan perubahan.
“Kalau kami sementara tetap menggunakan peraturan yang lama, sambil menunggu peraturan yang baru, dengan meminta petunjuk dari Dinpermades, tentang bagaimana nanti regulasi atau perubahan yang sifatnya situasional dan langsung secepatnya kita sosialisasikan kepada teman-teman,” jelas Renda kepada wartawan usai acara, Minggu, (16/3/2025).
Menanggapi Koperasi Merah Putih, dirinya akan mendukung kebijakan dan perintah Presiden Prabowo, selama itu bertujuan baik untuk Desa.
“Kami sepakat kalau memang perintah Bapak Presiden itu bertujuan baik untuk Desa, tinggal situasi dan kondisi desa itu sendiri bagaimana, siap atau tidak secara SDM ataupun Sarana Prasarana yang harus disediakan, karena harus menyediakan khas desa juga, dan bagi desa yang tidak punya khas desa mau seperti apa, tapi ini kan kita masih menunggu hasil kesepakatan dan hasil regulasi tertulisnya,” pungkas Renda.
