Pemerintahan

Pandangan Umum F – PDIP DPRD Pangandaran, Tentang Raperda P2APBD TA- 2024

443
×

Pandangan Umum F – PDIP DPRD Pangandaran, Tentang Raperda P2APBD TA- 2024

Sebarkan artikel ini
( Ruang rapat Paripurna DPRD Pangandaran, ( Foto N.Nurhadi )

Pangandaran, LENSANUSANTARA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Pangandaran menyepakati dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2024 diruang Gedung Rapat Paripurna DPRD Pangandaran pada hari Kamis 26 Juni 2025.

BACA JUGA :
Jawaban Fraksi Golkar Tentang 4 buah Raperda Inisiatif DPRD Pangandaran Dalam Rapat Paripurna Atas Pendapat Bupati Pangandaran

Penjelasan P2APBD disampaikan oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriyami didepan Pimpinanan dan Anggota DPRD Pangandaran, staf ahli Sekretaris Daerah, Para Kepala Dinas, Forkopimda dan Tamu Undangan lainnya.
(Senin, 07/07/ 2025)

Example 300x600

Selanjutnya Pandangan Umum (Pandum) dari masing – masing Fraksi DPRD Pangandaran atas penjelasan Raperda P2APBD oleh Bupati Pangandaran.

BACA JUGA :
Rapat Paripurna APBD 2025 Memanas, Enam Fraksi Soroti Kinerja Pemkab Bondowoso

Pandangan Umum ( Pandum) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F – PDIP) memandang hasil yang positif dan aspek kemajuan daerah.

Kalaupun adanya pengecualian karena itu merupakan regulasi teknik pengelolaan keuangan.

BACA JUGA :
Fraksi Kerja DPRD Pangandaran Berikan Pandangan Umum Terhadap Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

PDI-P menanggapi penjelasan bupati pangandaran, bahwa terbayarnya cicilan keuangan daerah merupakan hal baik.

Mendukung disahkannya P2APBD dengan catatan rekomendasi BPK RI dilaksanakan.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F – PDIP) menyepakati dan untuk dibahas selanjutnya ( N.Nurhadi )