Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Indonesia, Dadan Hindayana, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jember dan meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang, Kamis (16/4/2026).
Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat respons positif dari masyarakat, meski di media sosial muncul narasi sebaliknya.
“Kalau kami turun langsung ke bawah, baik di SD, SMP, bahkan saat siaran langsung di media sosial, yang ditanyakan masyarakat adalah kapan mendapatkan MBG,” ujar Fawait.
Menurut dia, program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi daerah.
Fawait menyebut, jika program berjalan optimal, perputaran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui MBG di Jember bisa mencapai hampir Rp4 triliun per tahun, mendekati total APBD Jember yang sekitar Rp4,3 triliun.
“Perputaran ekonomi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pada akhirnya berdampak pada pengentasan kemiskinan,” katanya.
Ia juga menilai kekhawatiran terkait inflasi tidak perlu berlebihan selama masih terkendali dan berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Jember, lanjut dia, berencana mendorong penggunaan produk lokal dalam operasional SPPG agar manfaat ekonomi semakin dirasakan masyarakat.
“Kami akan mengawal program ini agar sukses dan berharap dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di Jember, yang saat ini masih tertinggi kedua di Jawa Timur,” ujarnya.
Sementara itu, Dadan Hindayana menyebut Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menjelaskan, berdasarkan pendataan yang mengacu pada data pendidikan, keagamaan, dan kependudukan, jumlah penerima manfaat di Jember mencapai sekitar 800.000 orang atau sekitar 30 persen dari total penduduk.
“Jember ini menjadi contoh karena pendataan dilakukan sampai ke tingkat desa, RT, dan RW, sehingga lebih akurat,” kata Dadan.
Ia menambahkan, masih banyak calon penerima manfaat yang belum terdata, seperti santri, balita tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga anak dari pernikahan dini atau siri.
Dadan memperkirakan, untuk melayani jumlah tersebut, Jember membutuhkan sekitar 400 unit SPPG. Setiap unit SPPG mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan yang sebagian besar digunakan untuk pembelian bahan baku pangan lokal.
“Sekitar 70 persen anggaran digunakan untuk bahan baku, 20 persen operasional termasuk menggaji relawan lokal, dan 10 persen untuk pengembalian investasi,” ujarnya.
Menurut dia, program ini juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat, termasuk ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan.
Secara nasional, Dadan menyebut saat ini telah terdaftar sekitar 26.800 SPPG yang seluruhnya dijalankan oleh mitra.
“Para mitra ini kami sebut sebagai pejuang Merah Putih karena membantu percepatan pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia,” katanya.
