Berita

Ratusan Massa PORMULA Kepung DPRD Gowa, Desak Pembentukan Pansus Dugaan KKN dan Pelanggaran Moral Pejabat Daerah

1574
×

Ratusan Massa PORMULA Kepung DPRD Gowa, Desak Pembentukan Pansus Dugaan KKN dan Pelanggaran Moral Pejabat Daerah

Sebarkan artikel ini
Ratusan massa yang tergabung dalam koalisi PORMULA (Poros Pemuda Berlawanan) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (7/5/2026).

GOWA, LENSANUSANTARA.CO.ID — Ratusan massa yang tergabung dalam koalisi PORMULA (Poros Pemuda Berlawanan) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (7/5/2026). Aksi berlangsung dinamis dengan membawa sejumlah tuntutan terkait transparansi pemerintahan dan penegakan hukum di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.

Estimasi sekitar 400 peserta aksi memadati ruas jalan di depan kantor DPRD Gowa. Massa berasal dari gabungan lima organisasi koalisi strategis, yakni Gerak Misi, Inakor, Formasi, Kombes, dan FK-Garda.

Example 300x600

Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk berisi tuntutan agar DPRD Gowa segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut dugaan perbuatan tercela serta indikasi tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang disebut-sebut menyeret oknum pejabat daerah.

Situasi sempat memanas ketika demonstran melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan persoalan yang mereka soroti. Kepulan asap hitam tampak membubung tinggi di sekitar lokasi aksi, sementara aparat keamanan berjaga ketat mengawal jalannya demonstrasi agar tetap kondusif.

Aspirasi massa akhirnya diterima langsung oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Gowa di ruang rapat dewan. Delegasi aksi diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab, Ketua Fraksi Gerindra Abd Razak, serta anggota DPRD lainnya yakni Arfandi Parani, Sri Wahyuni, dan Asrul Mariolo.

Dalam audiensi tersebut, para koordinator lapangan menegaskan bahwa pembentukan Pansus merupakan langkah penting demi menjaga marwah demokrasi dan transparansi pemerintahan di Kabupaten Gowa.

“DPRD sebagai lembaga pengawasan tidak boleh tinggal diam terhadap isu-isu krusial yang menyangkut moral pejabat publik dan kebijakan daerah,” tegas salah satu perwakilan massa dalam forum audiensi.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, menyatakan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi dan poin tuntutan yang disampaikan massa aksi.

“Semua tuntutan akan kami koordinasikan lebih lanjut sesuai mekanisme internal DPRD sebelum mengambil langkah lanjutan terkait pembentukan hak angket maupun pansus,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa berlangsung hingga sore hari dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Massa PORMULA menegaskan akan terus mengawal proses tindak lanjut DPRD terhadap tuntutan yang mereka ajukan.

Sumber: Aswar
(Mj@.19).