Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID –
Didampingi Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ratusan masyarakat Sirukun, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, mendatangi gedung DPRD untuk melakukan audensi terkait anggaran daftar proyek yang telah direncanakan tiba-tiba dihilangkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Kedatangan mereka sebagai bentuk kekecewaan karena sudah tiga kali terjadi hal yang sama.
Dalam audensi yang dihadiri dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banjarnegara Slamet, Komisi 3, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappeda), Plt Kepala DPUPR tersebut sempat memanas, setelah Kades, BPD dan perwakilan masyarakat tidak puas dengan jawaban yang dilontarkan oleh Bapperida yang mewakili Pemerintah Daerah.
Masyarakat menilai pencoretan atau pergeseran anggaran jalan yang seharusnya berada di desanya tidak masuk akal, karena menganggap tidak sesuai prosedur.
“Kalau dilakukan pencoretan anggaran, harusnya kan melalui prosedur, tidak boleh semena-mena, seharusnya dilakukan musyawarah lagi dan paling tidak DPRD tahu, karena ikut menetapkan anggaran itu, tingkat RT saja kalau rapat sudah diputuskan ada perubahan ya rapat lagi, makanya kami datang kesini menanyakan mengapa di coret dan melalui prosedur atau tidak, kalau tidak ada berita acara hingga SK administratif, DPRD hingga Desa harus tahu, kalau tidak melawan hukum namanya,” kesal Ketua BPD Rohmat, Rabu, (8/7/2026).
Beda dengan Ketua BPD Rohmat, Karpi selaku Kepala Desa Sirukun menganggap bahwa Dinas yang menangani permasalahan tersebut dianggap goblog setelah mendapatkan jawaban dari Bapperida yang dianggap mutar-mutar tidak jelas sama sekali, karena dianggap tidak paham undang-undang.
“Hari ini saya bersumpah, saya luruskan karena ini salah satu Amal Makruf Nahi Munkar,pokoknya intinya mau damai apa perang gitu, karena 2025 lalu bendungan juga tiba-tiba di coret, drainase juga, ini kok mau diulang lagi, padahal yang dulu sudah ber SK Bupati,” kesal Kades.
Meskipun sudah dijanjikan oleh Ketua DPRD dan komisi 3 yang rencananya akan dianggarkan dalam perubahan pada tahun 2026 ini, namun Kepala Desa merasa belum puas.
“Panjang hanya 600 meter lebar 2,5 meteran, padahal awalnha di anggaran murni pas Musrenbang Kecamatan, meskipun kurang puas, tadi sudah kita dengar katanya penyampaiannya mis komunikasi,kalau saya tidak percaya, karena sudah di tetapkan, dan itu sudah menjadi hak warga Sirukun,” ungkap Kades.
Ditanya terkait tingkat kepuasan hingga keluar perkataan yang menganggap Dinas terkait yang menangani goblog, Kades Karpi mengatakan,” Saya bilang seperti itu karena ini sebagian dari demokrasi, kebebasan saya bersuara, kenapa saya bilang tadi goblog yaitu sudah disampaikan di Musrenbang Kecamatan kok bilangnya belum masuk di penetapan, berarti itu kan kebohongan, dan kebodohan, mereka kan aparatur Pemerintah jadi perilaku dan jawaban harus penuh tanggung jawab, saya puas bisa dikerjakan tahun ini tapi saya kecewa tidak di murni pengerjaanya,” tambahnya.
Sementara Ketua DPRD dengan didampingi Komisi 3 didepan masyarakat Sirukun berjanji akan menyelesaikan pembangunan jalan tersebut.
“Tadi pada saat paripurna memang kami sama Bupati sudah sepakat, untuk jalan Sidakangen – Sidaka Insya Allah tahun ini terselesaikan, ini dicatat dan ini merupakan janji kami selaku wakil masyarakat semua dan Insya Allah setelah ini akan kita bahas bersama Bupati, Ketua Komisi 3 dan anggota,” janji Slamet.
Usai mendapatkan jawaban pasti dari Ketua DPRD, masyarakat yang memakai pakaian serba hitam langsung menyambut gembira dengan bertepuk tangan dan menampilkan tarian kuntulan sebagai wujud syukur karena hak nya untuk pembangunan jalan di desanya akhirnya bisa terlaksana tahun ini. (Gunawan)
