Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menceritakan kilas balik bagaimana pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Jember beberapa tahun lalu. Menurut dia, lambatnya respons layanan pemerintah menjadi celah utama yang memicu munculnya praktik percaloan dan tindakan koruptif.
Gus Khozin membagikan pengalaman pribadinya saat mencoba mengurus dokumen melalui layanan aduan (hotline) resmi berbasis WhatsApp. Pesan aduan yang dikirimkannya baru mendapatkan balasan setelah enam bulan. Keterlambatan tersebut akhirnya memaksa masyarakat mencari jalan pintas menggunakan jasa perantara atau calo agar pengurusan dapat selesai lebih cepat.
“Korupsi atau penyimpangan dalam pelayanan publik sering kali bukan semata-mata karena faktor individu, melainkan akibat sistem yang tidak berjalan optimal (by system). Masyarakat seolah dipaksa menggunakan jasa calo karena sistem pelayanan resmi kita belum prima,” ujar Khozin Jum’at (6/8/2026).
Namun, Gus Khozin menegaskan bahwa keadaan Jember saat ini sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. “Kini, pelayanan adminduk tak perlu ke pusat kota, bisa dilakukan di kecamatan masing-masing,” paparnya.
Tentu saja, program ini memudahkan masyarakat Jember lantaran mampu memangkas akses. “Belum lagi, ada program Wadul Gus’e, apapun yang menjadi permasalahan, khususnya terkait dengan pelayanan adminduk, dapat segera diatasi,” ulasnya.
Lebih lanjut, kepapa Gus Khozin, Bupati Jember, Gus Fawait juga menyampaikan usulan untuk memaksimalkan pelayanan adminduk di Kabupaten Jember. Dia mendorong Kemendagri untuk memberikan alokasi bantuan berupa pengadaan tiga unit mesin cetak KTP baru yang akan diperuntukkan bagi tiga kecamatan di kawasan perkotaan yang hingga kini belum memilikinya.
Selain itu, Gus juga mengajukan penggantian atau peremajaan tujuh unit mesin cetak KTP di tujuh kecamatan lain yang kondisinya sudah usang. Kami berharap instrumen pelayanan bisa diperbarui.
“Untuk wilayah kota masih ada tiga kecamatan yang membutuhkan perangkat cetak, serta ada tujuh kecamatan dengan mesin cetak berkondisi lama yang perlu diganti. Jika perangkat ini diperbarui, proses pencetakan e-KTP tentu akan jauh lebih cepat,” ujar Gus Fawait.
Di samping pemenuhan perangkat cetak KTP, Gus Fawait juga menekankan pentingnya kepastian pasokan serta ketersediaan stok blanko e-KTP dari Ditjen Dukcapil secara konsisten.
“Pemenuhan infrastruktur mesin yang modern beserta pasokan blanko yang memadai menjadi kunci utama, agar pelayanan adminduk di Kabupaten Jember dapat berjalan optimal dan bebas dari hambatan teknis,” pungkasnya.
