JEMBER, LENSANUSANTARA.CO.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiantoro melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jember dalam rangka sosialisasi Pengawas Pemerintah Desa dan Pengawasan Dana Desa (DD), Kamis (12/2/2026).
Bima Arya menegaskan bahwa desa kini menjadi fokus utama pemerintah pusat melalui berbagai program nilai manfaatnya besar untuk desa. Di antaranya kampung nelayan, koperasi desa, hingga KDMP yang menyalurkan dukungan langsung dari pusat ke desa.
Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan desa memastikan aparatur desa semua bisa memaksimalkan. Tidak hanya Dana Desa, tetapi juga pajak daerah serta bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota.
“Terkait Dana Desa 2025 yang belum cair, ia memastikan akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan agar pengalokasiannya sinkron, termasuk untuk mendukung program Koperasi Merah Putih,” ujar Bima Arya.
Ia menegaskan, komitmen pemerintah pusat saat ini sangat kuat dalam mendukung desa, pendidikan, kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja. Program swasembada pangan, makan bergizi, serta penguatan ekosistem ekonomi desa menjadi prioritas lintas kementerian.
“Uang rakyat harus kembali ke rakyat dan tidak boleh mampir ke kantong pejabat. Transparansi dan efisiensi menjadi harga mati,” tegasnya.
Bima juga menyebut pemberantasan korupsi sebagai salah satu capaian yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pengawasan dan penguatan tata kelola desa harus terus diperketat agar dana publik benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Secara khusus, ia menilai Jember memiliki potensi besar, mulai dari sektor tembakau hingga Jember Fashion Carnaval (JFC) yang dikenal nomor dua di dunia.
“Potensi Jember luar biasa. Tinggal bagaimana memperkuat kemandirian fiskal daerah dan memastikan tata kelola desa semakin baik,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan aspirasi masyarakat termasuk kepala desa, termasuk soal Koperasi Merah Putih terkait lahan dan koordinasi dengan lembaga vertikal. Sejumlah persoalan telah menemukan titik solusi dan akan mendapat dukungan, termasuk dari Komisi II DPR RI.
“Curhatan kepala desa sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan segera ada tindak lanjut agar desa kembali menggeliat pembangunan,” katanya.
Fawait mengakui adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Namun, menurutnya terdapat tambahan potensi anggaran melalui program pusat seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Jika 300 SPPG di Jember berjalan, kurang lebih Rp4 triliun akan masuk ke Jember. Kelola uang itu berputar di daerah, dengan memastikan produk yang dibeli adalah produk lokal,” tegasnya.
Pemkab Jember, lanjut dia, akan berkoordinasi dengan para kepala desa terkait pengelolaan DD dan ADD ke depan. Bahkan, pihaknya berkomitmen mengupayakan penambahan ADD melalui anggaran perubahan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Koperasi Merah Putih dan SPPG. Saat ini, jumlah SPPG di Jember menjadi salah satu yang terbanyak di Jawa Timur.
“Kami ingin ada pengembangan masyarakat miskin ekstrem atau UMKM baru bisa menjadi supplier SPPG. Ini peluang besar untuk menggerakkan ekonomi desa,” ujarnya.
Pemkab Jember juga tengah mengkaji penerbitan surat edaran agar SPPG wajib menggunakan produk lokal dari sektor pertanian, peternakan, maupun UMKM.
