Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Jember menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertempat di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (9/3/2026).
Dalam forum tersebut, Bupati Jember, Muhammad Fawait mengatakan Pemkab Jember mempunyai program “Bunga Desaku” (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan), dan Gus’e Menyapa. Pemerintah akan turun langsung untuk menampung aspirasi warga terkait kebutuhan pembangunan di daerah.
“Kita akan langsung bertanya kepada masyarakat apa yang ingin mereka usulkan kepada pemerintah. Jadi bukan lagi hanya perwakilan, tapi masyarakat langsung yang memberikan masukan,” kata Gus Fawait.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga akan menjadi sarana sosialisasi berbagai program pemerintah daerah termasuk pasar murah dan pengendalian inflasi dan pengentaskan Kemiskinan.
Selain itu, pemerintah daerah juga memanfaatkan kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai salah satu strategi pengendalian inflasi. Dalam beberapa kegiatan, warga yang hadir akan diberikan paket sembako sebagai bentuk dukungan terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Ini juga menjadi salah satu cara operasi pasar dan pengendalian inflasi. Jadi ketika masyarakat berkumpul, pulangnya kita berikan sembako,” ujarnya.
Fawait juga menekankan pentingnya penyebaran informasi program pemerintah hingga ke desa-desa. Ia meminta perangkat daerah memasang banner di wilayah pedesaan, agar masyarakat mengetahui program Pemkab Jember seperti layanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Ia mengungkapkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya layanan kesehatan gratis Reed (UHC) prioritas,” tegasnya.
Bahwa program bunga Desaku dsn Gus’e Menyapa akan mengajak semua mulai dari DPRD, BI, BPS untuk hadir bersama sama melakukan serap aspirasi masyarakat di dalam proses perencanaan.
Dalam Musrenbang tersebut, Fawait juga menegaskan fokus utama pembangunan Kabupaten Jember pada 2026 hingga 2027 fokus pengentasan kemiskinan.
Untuk itu, Pemkab Jember membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengentasan Kemiskinan yang bekerja dengan data terpadu dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan dapat tepat sasaran.
“Satgas tersebut akan melakukan verifikasi terhadap kelompok masyarakat yang masuk kategori desil satu hingga desil empat, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah,” ujar Fawait.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat sekitar Rp 350 miliar pada 2026. Meski demikian, ia optimistis perekonomian daerah tetap bisa tumbuh.
“Optimisme itu salah satunya didorong oleh potensi perputaran dana dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan perputaran ekonomi mencapai sekitar Rp 4 triliun di Kabupaten Jember,” ungkapnya.
Menurutnya Gus Fawait, program tersebut tidak hanya berdampak pada penyediaan makanan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, termasuk bagi pelaku UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
“Dari dapur MBG saja bisa membuka sekitar 15.000 lapangan kerja. Belum lagi UMKM yang terlibat dalam rantai pasoknya,” katanya.
Selain fokus pada ekonomi, Pemkab Jember juga berupaya memperluas layanan publik hingga ke kecamatan agar masyarakat tidak perlu datang jauh ke pusat kota untuk mengurus administrasi.
Gus Fawait menilai langkah tersebut merupakan bentuk pemerataan pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Jember bukan hanya kota, tapi juga desa-desa. Karena itu pelayanan harus mendekat ke masyarakat.
“Ia juga menyebut Kabupaten Jember mendapat program revitalisasi pendidikan terbesar di Indonesia. Insyaallah tahun 2026 mendapat besar lagi sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2026 jauh lebih baik,” ujarnya.
