Daerah

BPBD Jember Siapkan Enam Sumber Air dan Empat Truk Tangki Hadapi Ancaman Kekeringan

1291
×

BPBD Jember Siapkan Enam Sumber Air dan Empat Truk Tangki Hadapi Ancaman Kekeringan

Sebarkan artikel ini
Kepala BPBD Jember Edy Budi Susilo, Rabu (10/6/2026).(Foto: istimewa/ Lensa Nusantara)

Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember mulai memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan seiring musim kemarau yang diperkirakan berlangsung bulan Agustus, bahkan berpotensi berlanjut sampai September 2026.

Kepala BPBD Jember, Edy Budi Susilo, mengatakan berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau telah dimulai sejak Maret lalu dan diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus 2026.

Example 300x600

“BMKG memperkirakan musim kemarau berlangsung sampai Agustus, bahkan bisa berlanjut hingga September 2026,” kata Edy, Rabu (10/6/2026).

Berdasarkan pemetaan BMKG, terdapat lima kecamatan di Jember yang masuk kategori ancaman kekeringan tinggi, yakni Tempurejo, Kalisat, Rambipuji, Sumbersari, dan Patrang. Sementara tiga kecamatan dengan kategori ancaman sedang meliputi Mayang, Pakusari, dan Silo. Adapun 23 kecamatan lainnya berada pada kategori rendah.

Meski demikian, BPBD tetap melakukan pemantauan menyeluruh hingga tingkat desa, dusun, RW, dan RT guna memastikan potensi krisis air bersih dapat ditangani dengan cepat.

BACA JUGA :
Penyaluran Insentif Guru Ngaji di Jember Hampir Rampung, Gus Fawait: Ini Bentuk Penghormatan

“Kami fokus pada wilayah dengan ancaman tinggi dan sedang. Pemetaan sudah dilakukan sampai tingkat desa, dusun, RW, dan RT sehingga ketika ada laporan kekeringan, penanganan bisa segera dilakukan,” ujarnya.

Edy menjelaskan, mekanisme penyaluran bantuan air bersih diawali dengan laporan dari kepala desa atau lurah kepada camat, kemudian diteruskan ke BPBD. Setelah menerima laporan, tim BPBD akan melakukan asesmen lapangan.

Jika sumber air terdekat berjarak lebih dari 500 meter dan terdapat sedikitnya 12 kepala keluarga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, maka BPBD akan menetapkan distribusi bantuan air bersih.

“Kami akan mengirimkan air bersih berikut tandon penampungan. Bahkan jika situasi sangat membutuhkan, distribusi bisa dilakukan dua kali dalam sehari,” katanya.

BACA JUGA :
Tiga Program Unggulan Layanan Publik Antarkan Bupati Jember Raih Penghargaan​

Untuk mendukung distribusi air bersih, BPBD menyiapkan empat unit truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Armada tersebut berasal dari BPBD, PDAM, PMI, dan Lingkungan Hidup.

Air bersih akan diambil dari enam titik sumber yang telah dipetakan, yakni di Desa Garahan, PTPN Gantangan, Jember Sport Garden (JSG), PDAM Kaliwates, Yayasan Ibnu Katsir Kaliwates, dan SMK Negeri Balung.

“Keenam titik sumber air itu memiliki debit yang mencukupi dan sudah kami siapkan untuk mendukung distribusi selama musim kemarau,” ujarnya.

Selain mengandalkan sumber daya daerah, BPBD juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengantisipasi apabila kebutuhan air bersih meningkat dan melebihi kemampuan distribusi daerah.

Menurut Edy, posko siaga kekeringan beserta struktur organisasi penanganan telah dibentuk, melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah terkait.

BACA JUGA :
FHTK Tuntut SK Bupati, Begini Respon BKPSDM Jember

“Bantuan air bersih diprioritaskan bagi wilayah yang benar-benar mengalami krisis air, baik di desa maupun kelurahan. Sementara kawasan yang masih mendapatkan pasokan air dari jaringan PDAM akan menjadi prioritas berikutnya,” tegasnya.

Kata Edy, tandon yang kami siapkan rata-rata berkapasitas 2.000 liter. Dalam kondisi tertentu satu RT bisa mendapatkan dua tandon sesuai hasil asesmen kebutuhan di lapangan.

Selain ancaman kekeringan, BPBD juga memetakan potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Kecamatan Wuluhan dan Tempurejo masuk kategori ancaman tinggi, sedangkan Kecamatan Silo, Ledokombo, dan Panti berada pada kategori ancaman sedang.

“Ia memastikan pengisian ulang akan terus dilakukan selama kebutuhan masih ada. Untuk mempercepat respons, pemerintah daerah juga telah membentuk grup komunikasi berbasis WhatsApp yang melibatkan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan,” tandasnya.