Pemerintahan

Gus Fawait: Keterlibatan ASN Pastikan Akurasi Data Verval Kemiskinan di Jember

1688
×

Gus Fawait: Keterlibatan ASN Pastikan Akurasi Data Verval Kemiskinan di Jember

Sebarkan artikel ini
Bupati Jember Gus Fawait Penyampaian Dalam Live Verval Data Kemiskinan, Senin (20/4/2026).(Foto: Istimewa/ Lensa Nusantara)

Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengerahkan sebanyak 22.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk turun langsung ke lapangan dalam rangka memperbarui data kemiskinan melalui kegiatan verifikasi dan validasi (verval), Senin (20/4/2026).

Dalam verbal tersebut menyasar sekitar 97.000 warga yang masuk dalam kategori Desil 1 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Example 300x600

Langkah verval data kemiskinan di protes ASN ini jawaban tegas disiarkan melalui siaran langsung di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember, Gus Fawait, menegaskan bahwa keterlibatan ASN diminta untuk membantu memverval merupakan upaya untuk memastikan akurasi data kemiskinan.

BACA JUGA :
Parkir Diduga Liar Pelayanan Dispendukcapil Jember Viral, DPRD: Segera Mengambil Langkah

“Saya yakin dengan adanya ASN yang turun langsung ke masyarakat, data yang diperoleh akan semakin tepat untuk menyempurnakan data yang sudah ada dari BPS dan PKH,” ujar Gus Fawait Minggu (19/4/2026) malam.

BACA JUGA :
Disnaker Jember Buka Posko Pengaduan THR, Pastikan Hak Pekerja Cair H-7 Lebaran

Ia menjelaskan, selama ini petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Program Keluarga Harapan (PKH) telah bekerja keras dalam pendataan. Namun, dengan tambahan tenaga dari ASN.

“Petugas BPS dan PKH sudah bekerja keras. Hari ini ASN juga meluangkan waktu untuk ikut bekerja keras,” kata dia.

BACA JUGA :
Pemkab Jember dan UNIPAR Gandeng Mahasiswa Beasiswa Cinta Bergema Promosikan Potensi Daerah

Meski demikian, ia menilai kebijakan tersebut penting untuk memastikan warga miskin ekstrem benar-benar mendapatkan haknya.

“Bahkan tadi saya melihat, ada rasa tidak tega di masyarakat. Tapi saya yakin ini kebijakan yang tepat untuk memastikan mereka yang miskin ekstrem mendapatkan hak, perhatian, dan perlindungan dari negara,” tuturnya.