Pemerintahan

BPBD Jember Pertahankan Juara Umum Lomba Logistik dan Peralatan Se-Jatim Di Tengah Ancaman Kekeringan

2486
×

BPBD Jember Pertahankan Juara Umum Lomba Logistik dan Peralatan Se-Jatim Di Tengah Ancaman Kekeringan

Sebarkan artikel ini

Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember kembali menorehkan prestasi di tingkat Jawa Timur. BPBD Jember dinobatkan sebagai juara umum dalam lomba logistik dan peralatan BPBD se-Jawa Timur.

Kepala BPBD Jember Edy Budi Susilo mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bukti kemampuan jajaran BPBD Jember dalam pengelolaan logistik sekaligus kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Example 300x600

“Alhamdulillah kami mendapatkan predikat sebagai juara umum dan berhak membawa pulang trofi bergilir. Tahun 2025 kami juga mendapatkan juara umum, dan tahun 2026 ini kembali mendapatkan juara umum,” kata Edy, Kamis (13/8/2026).

Dalam perlombaan tersebut, BPBD Jember berhasil meraih juara pertama kategori manajemen pergudangan, juara kedua lomba marathon residence, dan juara keempat push dal off.

“Semangatnya bukan hanya menjadi yang terbaik dalam lomba, tetapi juga terbaik dalam pelayanan. Ini menjadi motivasi agar kami semakin semangat dan tangguh dalam melaksanakan antisipasi maupun penanganan bencana,” ujarnya.

Selain trofi bergilir, BPBD Jember juga berpeluang mendapatkan dukungan peralatan berupa mobil MCU dan mobil dapur. Sebelumnya, atas prestasi tahun 2025, BPBD Jember mendapatkan bantuan satu unit mobil truk.

“Ia menegaskan, tambahan sarana tersebut akan memperkuat kapasitas BPBD Jember dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ketika terjadi bencana,” ungkap Edy.

“Semua berkat dukungan para relawan. Kami bisa seperti ini karena relawan, baik yang tergabung langsung di BPBD maupun relawan di luar sana. Termasuk rekan-rekan jurnalis yang selama ini membantu memberikan pemberitaan positif terkait kebencanaan,” tuturnya.

BACA JUGA :
Pemecatan 3 Kasun Desa Sidomulyo Terkuak, DPRD Jember Ungkap Penggelapan Pajak Hingga BLT

Di tengah capaian tersebut, BPBD Jember masih menghadapi ancaman kekeringan. Hingga 12 Agustus 2026, tercatat tujuh kecamatan terdampak kekeringan. Enam kecamatan di antaranya telah dilakukan asesmen dan mendapatkan penanganan berupa distribusi air bersih.

Penanganan pertama dilakukan di Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari. Kekeringan di wilayah tersebut terjadi sejak 2 Juli 2026. Hingga kini, BPBD Jember telah mengirimkan truk tangki sebanyak 20 kali dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter.

Distribusi air juga dilakukan di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat. Kemudian di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, yang berada di dataran tinggi, terdapat sekitar 75 kepala keluarga terdampak.

“Di Mulyorejo kami melakukan pengiriman air setiap dua hari sekali. Kemudian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, baru sekali kami kirim dan selanjutnya akan dikirim setiap tiga hari sekali,” jelasnya.

BPBD juga menyalurkan air ke Desa Panduman yang terdapat sekitar 102 KK terdampak. Sementara di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, bantuan air diberikan kepada sekitar 50 KK.

Terbaru, BPBD Jember menerima laporan kekeringan di Desa Kaliwining. Tim Reaksi Cepat (TRC) langsung diturunkan untuk melakukan asesmen.

“Hasil asesmen di lapangan menunjukkan sumur-sumur warga debit airnya sudah kecil, kemudian airnya agak bau dan warnanya kuning,” ungkap Edy.

BACA JUGA :
Hari Pelanggan Nasional, Perumdam Tirta Pandalungan Jember Luncurkan Aplikasi TPJ Inside

Karena kondisi tersebut, BPBD memutuskan mulai 13 Agustus 2026 mengirimkan dua tandon air ke wilayah tersebut. Bantuan akan dikirim setiap dua hari sekali dengan kapasitas sekitar 2.400 liter untuk memenuhi kebutuhan sekitar 50 KK terdampak.

Edy mengatakan, berdasarkan rilis BMKG, musim kemarau 2026 diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus. Namun, kondisi tersebut masih berpotensi berlanjut hingga September.

“BPBD Jember bersama stakeholder melalui posko penanganan bencana alam kekeringan terus siap siaga. Sumber-sumber air sudah kami asesmen, tandon dan tangki disiapkan, serta petugas kami siap memasok air sampai memang tidak dibutuhkan lagi,” tegasnya.

BPBD Jember memiliki sejumlah titik sumber air yang kualitasnya masih baik dan debitnya mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Di antaranya Garahan, Gantangan, JSG, Ibnu Katsir, SMK Balung, serta sumber air milik PDAM.

Untuk mempercepat distribusi, BPBD juga membagi wilayah penanganan dengan sejumlah pihak, termasuk PMI dan PDAM.

“Kami membuat grup tersendiri. Misalnya PMI menangani distribusi air di Pakusari dan Jelbuk, PDAM menangani Bangsalsari, sedangkan BPBD di Silo. Ini menggunakan anggaran masing-masing,” katanya.

Edy mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak, terutama selama musim kemarau.

“Utamakan penggunaan air bersih untuk konsumsi, makan, masak dan minum. Setelah itu untuk mandi, baru untuk kebutuhan lainnya. Kita harus bijak karena tidak tahu sampai kapan kondisi ini berlangsung,” imbaunya.

BACA JUGA :
Program Gerobak Cinta Dongkrak Perputaran Ekonomi Rakyat Jember

BPBD Jember juga telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mengantisipasi apabila kebutuhan air meningkat dan kapasitas daerah mengalami kewalahan.

“Selain penanganan kekeringan, BPBD Jember juga tengah menyiapkan pengaktifan kembali Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) untuk periode 2026–2030,” terangnya.

Masa berlaku FPRB periode sebelumnya berakhir pada Desember 2025. BPBD kini telah menyusun draf dan menyiapkan proses pengaktifan kembali sesuai arahan Bupati Jember Muhammad Fawait.

“Anggota FPRB kurang lebih 55 orang. Tugasnya lebih banyak membantu pemerintah daerah memitigasi potensi-potensi bencana yang ada di Kabupaten Jember sehingga dapat meminimalisasi risiko terjadinya bencana,” papar Edy.

Ia menambahkan, sepanjang Januari hingga 30 Juni 2026 tercatat 345 kejadian bencana di Kabupaten Jember.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 274 merupakan bencana alam, seperti hujan, banjir, tanah longsor, angin yang menyebabkan pohon tumbang, hingga rumah roboh,” terangnya.

Sementara bencana kekeringan tercatat sebanyak 16 kejadian. Sedangkan 71 kejadian lainnya merupakan bencana nonalam, seperti kecelakaan laut dan sungai serta kebakaran rumah.

“BNPB mengarahkan setiap daerah untuk mengoptimalkan peran FPRB. Dengan semakin banyak pihak yang terlibat, kita bisa mencari solusi paling efektif untuk kepentingan masyarakat dan mengurangi risiko bencana,” tandasnya.